BERANDAPOST.COM, BONTANG – Persoalan status dan kesejahteraan PPPK kembali mengemuka. Pemerintah Kota Bontang memanfaatkan kunjungan reses DPD RI untuk menyampaikan berbagai kendala langsung ke pusat.
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyerap aspirasi tenaga PPPK dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Bontang, Senin (27/4/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung dalam Ruang Rapat Utama sebagai bagian dari Reses DPD RI Masa Sidang III Tahun 2026. Hadir pula Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Lukman, serta Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyatno.
Dalam sambutannya, Lukman menegaskan forum ini penting untuk memperoleh kejelasan kebijakan. Selama ini, banyak informasi hanya bersumber dari media.
“Kami butuh klarifikasi langsung agar tidak terjadi perbedaan pemahaman,” ujarnya.
Diskusi berlangsung terbuka. Perwakilan perangkat daerah menyampaikan sejumlah persoalan krusial. Mulai dari keterbatasan aturan rotasi PPPK, ketidakjelasan status PPPK paruh waktu, hingga minimnya kepastian karier dan jaminan kesejahteraan.
Menanggapi hal tersebut, Andi Sofyan Hasdam menyoroti pengaruh kondisi global terhadap kebijakan nasional. Ia menyebut dinamika ekonomi, seperti kenaikan harga minyak, ikut berdampak pada stabilitas dan daya beli masyarakat.
Ia juga menyinggung perubahan arah kebijakan pemerintahan. Menurutnya, tren saat ini menunjukkan pergeseran dari desentralisasi menuju kecenderungan sentralisasi.
Meski begitu, kondisi fiskal Kota Bontang masih relatif stabil. Pemerintah daerah belum menghadapi penurunan penghasilan pegawai. Namun, tetap memerlukan kewaspadaan terhadap potensi tekanan kebijakan ke depan.
Pemerintah Kota Bontang turut mendorong kesetaraan hak antara pekerja kontrak dan ASN. Usulan ini menjadi salah satu poin penting yang untuk mendapat perhatian pemerintah pusat. (bro2)
