BERANDAPOST.COM, TENGGARONG – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan Badan Publik Tahun 2025 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menerima langsung tim visitasi dalam Rumah Jabatan Bupati pada Rabu (27/8/2025) kemarin.
Visitasi ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Penilaian terhadap pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur tersebut untuk memastikan transparansi informasi.
Bupati Aulia Rahman Basri menyampaikan berbagai langkah Pemkab Kukar dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah akses bagi masyarakat.
PENILAIAN KEPATUHAN DAN PREDIKAT KUKAR
Komisioner KI Kaltim Erni Wahyuni menjelaskan, visitasi ini menjadi tahapan lanjutan dari penilaian yang pihaknya lakukan setiap tahun.
“Kegiatan ini merupakan penilaian kepatuhan badan publik terhadap UU KIP. Salah satu dari 10 kabupaten/kota yang kami nilai adalah Kukar, yang sebelumnya meraih predikat informatif pada pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ),” jelas Erni.
Tim KI Kaltim melakukan visitasi untuk memastikan data dukung yang Pemkab Kukar unggah telah sesuai dengan kondisi lapangan.
“Tanggapan kami luar biasa. Sesuai ketentuan, Pimpinan Daerah wajib hadir. Kami mendapat sambutan langsung oleh Bupati Kukar yang memaparkan dengan baik dan memahami keterbukaan informasi publik. Harapan kami, Kukar terus mempertahankan dan meningkatkan prestasinya,” ujarnya.
Erni menambahkan dua aspek penting dalam visitasi kali ini, yaitu komitmen Pemkab Kukar terhadap keterbukaan informasi dan inovasi yang mendukung transparansi.
“Kami melihat perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Dukungan penuh Bupati memperkuat kepercayaan publik dan memberi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah,” tambahnya.
Kunjungan ini juga menjadi tindak lanjut dari penilaian online melalui SAQ untuk memastikan dokumen dan data yang benar-benar valid. Sehingga KI Kaltim dapat menilai secara objektif sejauh mana Pemkab Kukar menerapkan keterbukaan informasi publik. (*/bro2)
