KALTIM
Beranda / TOPIK / KALTIM / Komisi I DPRD Kaltim Bahas Serapan Anggaran di Balikpapan

Komisi I DPRD Kaltim Bahas Serapan Anggaran di Balikpapan

Komisi I DPRD Kaltim gelar rapat kerja dengan OPD di Balikpapan, bahas serapan anggaran dan sinergi program demi percepatan pembangunan daerah. (Istimewa)

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Kaltim menggelar rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah (PD), Balikpapan, Kamis (28/8/2025).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandi, memimpin rapat tersebut dan menyebut forum ini sebagai ajang bertukar pikiran. Selain juga sebagai upaya untuk memperkuat sinergi dengan mitra kerja.

“Kita brainstorming dalam raker ini, kita mulai bergilir. Harapannya sinergi dengan mitra kerja bisa lebih kuat,” ujarnya saat membuka rapat.

Sejumlah kepala perangkat daerah hadir memaparkan capaian kinerja dan serapan anggaran masing-masing. Mulai dari Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Kepala Satpol PP Kaltim Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BPOD) Setdaprov Kaltim Siti Sugiyanti.

Muhammad Faisal, melaporkan total pagu anggaran 2025 sebesar Rp130,33 miliar dengan realisasi hingga Agustus sekitar Rp35,21 miliar atau 27,01 persen. Meski serapan masih rendah, capaian fisik sudah mencapai 65,13 persen.

Festival Pangan Lokal PPU Dorong Kreativitas Menu Non-Beras

“Beberapa kegiatan hampir rampung, seperti penyediaan akses internet untuk perangkat daerah, dan koordinasi pemanfaatan aplikasi umum SPBE. Termasuk juga pengadaan sarana prasarana kantor. Pelaksanaan teknis lapangan berjalan cepat, hanya saja proses pencairan anggaran membutuhkan waktu lebih panjang,” jelas Faisal.

Sementara itu, Munawar melaporkan pagu anggaran Satpol PP sebesar Rp42,6 miliar. Sedangkan realisasi hingga 27 Agustus 2025 mencapai Rp18,58 miliar atau 43,62 persen.

Kepala BPOD Setdaprov Kaltim, Siti Sugiyanti, memaparkan realisasi program dan anggaran sebesar Rp7,86 miliar dari total pagu Rp11,57 miliar atau sekitar 68 persen. Program BPOD untuk mendukung misi gubernur mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi. (*/bro2)