BERANDAPOST.COM, KUALA LUMPUR – Kesabaran Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mencapai batas. Dalam sebuah pertemuan tertutup, ia memberi waktu tujuh hari kepada pejabat tinggi penegak hukum untuk membuktikan keseriusan memberantas korupsi dan penyelundupan. Jika merasa tidak sanggup, Anwar meminta mereka menyingkir dan memberi ruang bagi pihak lain.
“Kesabaran saya semakin tipis,” tegas Anwar, melansir South China Morning Post, Senin (2/2/2026). Ia meminta para pejabat menyatakan secara terbuka apakah masih sanggup memikul amanah atau belum siap menjalankan tanggung jawab besar tersebut.
Peringatan keras itu muncul saat pemerintahan reformis Anwar berada dalam sorotan publik. Retorika antikorupsi terus bergema, namun hasil konkret belum sepenuhnya menjawab kritik lama tentang jaringan patronase dan skandal berulang, terutama praktik penyelundupan barang bersubsidi lintas batas.
Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2024 menempatkan Malaysia pada skor 50 dari 100, berada pada peringkat ke-57 dunia. Pemerintahan Anwar menargetkan lonjakan signifikan menuju posisi 25 besar global pada 2033.
Anwar, yang juga menjabat Menteri Keuangan, menekankan agar aparat penegak hukum tidak bersikap santai. Ia menautkan pemberantasan korupsi dengan maraknya kejahatan lintas batas yang berlangsung terang-terangan, khususnya pada kawasan perbatasan Malaysia.
Pertemuan tertutup itu dihadiri Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail, Jaksa Agung Mohd Dusuki Mokhtar, Inspektur Jenderal Polisi Mohd Khalid Ismail, Kepala Komisi Anti-Korupsi Malaysia Azam Baki, serta Direktur Pusat Kejahatan Anti-Keuangan Nasional Shamsun Baharin Mohd Jamil.
ULTIMATUM DAN LANGKAH HUKUM
Ultimatum tersebut beriringan dengan langkah hukum terhadap aparat keamanan. Pekan lalu, dua mantan petinggi militer menjalani proses peradilan terkait dugaan suap dan pencucian uang pengadaan pertahanan. Kasus lain menyusul, melibatkan mantan pejabat intelijen pertahanan yang mendapatkan dakwaan telah menerima suap perjalanan luar negeri.
Masalah penyelundupan juga terus menghantui kawasan perbatasan. Aparat Kelantan menggagalkan upaya pengiriman minyak goreng dan gula bersubsidi melalui jalur ilegal dekat Sungai Golok, wilayah rawan lintasan informal menuju Thailand.
Tekanan terhadap Anwar tidak berhenti sampai situ. Laporan investigasi Bloomberg mengungkap dugaan korupsi sistemik dalam perekrutan pekerja migran Bangladesh. Banyak pekerja terjerat utang, menganggur, bahkan terlantar setelah tiba. Sistem Manajemen Terpusat Pekerja Asing, yang dikelola perusahaan teknologi Bestinet, kembali menjadi sorotan setelah kontraknya diperpanjang pada 2024.
Mantan Ketua MACC Latheefa Koya menyebut pemerintah terlalu senyap merespons laporan tersebut. Ia mempertanyakan alasan pembaruan kontrak Bestinet dalam tudingan eksploitasi pekerja migran.
UJIAN DARI JANJI REFORMASI
Analis BowerGroupAsia Ahmad Mohsein Azman menilai ultimatum tujuh hari lebih sebagai tekanan moral kepada pimpinan lembaga penegak hukum, bukan sinyal pembersihan langsung. Ia menilai Anwar berada pada persimpangan krusial menjelang kontestasi politik dua tahun mendatang.
Sementara itu, peneliti Akademi Penelitian Strategis Nusantara Azmi Hassan menilai pesan Anwar masih menyisakan ambiguitas. Ia mendorong Anwar menyebut lembaga atau pejabat yang gagal memenuhi target, agar peringatan itu tidak berhenti sebagai simbol.
Tujuh hari menjadi hitungan krusial. Publik Malaysia menanti, apakah ultimatum itu berujung tindakan tegas atau sekadar gema janji reformasi yang kembali diuji waktu. (bro2)
