BERANDAPOST.COM, BONTANG – Tekanan fiskal memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mencari cara baru. Pembangunan harus tetap berjalan, meski ruang anggaran menyempit.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris membuka Musrenbang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) 2027, Rabu (15/4/2026). Forum ini menjadi ruang menyelaraskan program prioritas dengan dukungan dunia usaha.
Agus menyampaikan, pendapatan daerah turun tajam. Dari sekitar Rp3,2 triliun, kini tersisa Rp1,9 triliun. Kondisi ini akhirnya juga menuntut strategi baru.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga membutuhkan dukungan dunia usaha agar pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.
Kolaborasi menjadi kunci. Perusahaan diarahkan menyalurkan program sosial pada sektor prioritas. Fokus utama bahkan meliputi penurunan kemiskinan, pengangguran, serta percepatan penanganan stunting.
Targetnya juga cukup ambisius. Pemkot Bontang mengharapkan angka pengangguran menyentuh nol pada 2030. Angka stunting agar turun dari 17 persen menjadi 12,5 persen.
“Pemerintah akan memantau kontribusi setiap perusahaan. Evaluasinya secara berkala,” imbuhnya.
Pemkot Bontang juga menyiapkan apresiasi bagi pelaku usaha yang memberi dampak nyata. Langkah ini agar menjadi solusi atas keterbatasan anggaran.
“Sinergi pemerintah dan swasta menjadi penopang pembangunan ke depan,” pungkas Agus Haris. (bro2)
