BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat kini tidak hanya menyasar pelajar. Pemerintah Kota Balikpapan mulai memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada kelompok rentan. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat kualitas kesehatan generasi masa depan sekaligus menekan risiko masalah gizi sejak masa kehamilan hingga usia dini.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan perluasan layanan sebagai tindak lanjut kebijakan terbaru. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG aktif untuk melayani kelompok penerima manfaat yang lebih luas.
Saat ini, sebanyak 12 dapur MBG telah beroperasi dalam berbagai wilayah Kota Balikpapan. Pemerintah berharap seluruh unit layanan tersebut dapat bekerja secara optimal sehingga manfaat program menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Dengan data yang valid dan terintegrasi, penyaluran makanan bergizi kepada penerima manfaat bisa secara tepat dan efektif,” kata Bagus, Kamis (4/6/2026).
Percepat Pendataan Penerima Manfaat
Untuk mendukung perluasan layanan, Pemkot Balikpapan mempercepat pendataan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang akan menerima manfaat program.
Proses tersebut melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola SPPG, serta organisasi perangkat daerah yang menangani data kependudukan dan keluarga.
Menurut Bagus, sinkronisasi data menjadi faktor penting agar distribusi makanan bergizi benar-benar tepat sasaran. Sejumlah dapur MBG bahkan telah mulai menyalurkan makanan kepada kelompok sasaran baru tersebut meski proses pembaruan data masih berlangsung.
“Kami ingin memastikan seluruh penerima manfaat terdata dengan baik sehingga penyaluran program berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pastikan Dapur MBG Penuhi Standar
Selain mempercepat pendataan, pemerintah juga terus memantau kesiapan operasional seluruh dapur MBG. Evaluasi mencakup kebersihan lingkungan, standar sanitasi, kelayakan fasilitas pengolahan makanan, hingga sistem pengelolaan limbah.
Bagus memastikan seluruh dapur yang sebelumnya melakukan penyesuaian fasilitas kini telah memenuhi standar operasional.
“Terkait sarana pendukung, termasuk instalasi pengolahan limbah, seluruh dapur yang beroperasi sudah memenuhi persyaratan. Saat ini tidak ada lagi dapur yang operasional setop sementara karena persoalan tersebut,” ujarnya.
Pemkot juga mendorong pengelola SPPG melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan sertifikasi, mulai dari sertifikat higiene sanitasi, sertifikasi kompetensi tenaga pengolah makanan, hingga sertifikasi halal. Langkah tersebut untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. (bro2)
