BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar Market Gathering Pengisian Area Komersil Kantor Kemenko dan Rusun ASN-Hankam. Market Gathering tersebut dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (23/7/2024) kemarin.
Acara ini bertujuan untuk mendukung pembangunan ekosistem kota yang layak huni di IKN menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Selain itu, guna memenuhi kebutuhan dasar ASN dan personel Hankam yang menjadi penghuni pertama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Market Gathering merupakan kelanjutan dari acara serupa yang sebelumnya diselenggarakan di Balikpapan pada Selasa (16/07/24). Tujuannya untuk memperkenalkan peluang berusaha dalam pengembangan fasilitas umum dan sosial di IKN. Termasuk mengundang keterlibatan calon pelaku usaha potensial. Tentunya yang memiliki kualitas dan standar layanan sesuai visi IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua.
Baca juga: Air dari SPAM Sepaku di IKN Bisa Langsung Diminum
Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Desiderius Viby Indrayana menyatakan sedang mempersiapkan pengisian fasum dan fasos di KIPP.
“Kami mengumpulkan daftar calon tenant potensial dan data yang diperoleh akan membantu dalam proses kurasi dan verifikasi ke depan,” kata dia dalam rilis resmi, Rabu (24/7/2024)
Acara ini dihadiri 120 pelaku usaha, baik secara langsung maupun melalui platform zoom meeting. Turut hadir perwakilan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Termasuk Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Perindustrian.
Baca juga: Pelaku UMKM Diajak Berinvestasi di IKN
Otorita IKN menargetkan tiga kelompok utama yang diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam pembangunan Nusantara. Kelompok tersebut meliputi UMKM lokal, UMKM binaan Pemda, BUMN, asosiasi, dan koperasi, serta Badan Usaha Besar dengan jaringan luas.
Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pembangunan pada infrastruktur fisik. Tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi secara berkelanjutan. Proses penyaringan akan dilakukan secara terbuka dan adil untuk memilih pelaku usaha yang akan terlibat. (*/bro2)