BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) H Tohar menghadiri kegiatan yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten PPU Tahun 2024.
Tohar mendukung upaya KPU PPU yang terus berkomitmen menjalankan seluruh tahapan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Kami memiliki kepentingan, atas nama pemerintah daerah, meyakinkan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada telah direncanakan dengan baik,” ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PPU Tahun 2024 di Hotel Aqila Penajam, Rabu (18/9/2024).
Ia menjelaskan, kegiatan ini juga diikuti delegasi dari empat bakal pasangan calon (paslon) yang akan berkompetisi dalam Pilkada PPU tahun ini.
Menurutnya, hal ini penting agar antusias masyarakat yang mendukung pilihan masing-masing mendapatkan informasi dan data akurat terkait prosesi pengambilan nomor urut paslon.
“Karena yang mengambil nomor urut itu bakal paslon mereka. Ini harus ditransformasikan kepada paslon yang mereka wakili,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, nomor urut antrean dibuat dari nomor satu sampai 15. Pengaturan ini, menurut Tohar, sepintas cukup membingungkan karena jumlah kandidatnya ada empat bakal paslon.
Namun, Ketua KPU PPU Ali Yamin Ishak menjelaskan lebih detail tentang pengaturan nomor antrean, bahwa nomor urut kecil untuk antrean akan mendapatkan kesempatan mencabut nomor urut paslon.
IMBAU HINDARI GESEKAN
Dalam kesempatan itu, Tohar mengimbau masyarakat agar menghindari gesekan selama proses tahapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada.
Ia menyoroti minimnya kapasitas halaman Kantor KPU yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pengundian nomor urut bakal paslon.
“Sayangnya, sampai selesai rapat ini belum ada kepastian berapa kapasitas tempat. Ternyata bukan aula, tetapi menggunakan halaman kantor,” ungkapnya.
Ia menyarankan agar KPU segera menentukan tempat pelaksanaan agar bisa mengkalkulasi jumlah perwakilan massa pendukung masing-masing paslon yang akan menempati lokasi pengundian nomor urut bakal paslon pada 23 September 2024 mendatang.
“Namanya ada unsur pengerahan massa, maka potensi gesekan itu ada,” ucapnya.
Dengan demikian, ia menegaskan agar KPU PPU merencanakan pengamanan, tempat, dan rute lalu lintas secara lebih detail.
Ia menyebut, jika diperbolehkan, maka ia mengusulkan agar tahapan pengundian nomor urut dilakukan di Graha Pemuda.
Namun, di sisi lain, KPU PPU sudah merencanakan penggunaan halaman Kantor KPU PPU yang kapasitasnya jauh lebih kecil dibandingkan Aula Graha Pemuda.
“Informasi terakhir, boleh di luar Kantor KPU, tetapi jatuh pilihan tetap di lingkungan KPU walaupun bukan di Aula Kantor KPU,” imbuhnya. (adv/bro3)