Bapelitbang Sosialisasi Desa Cantik dan Indikator Kemiskinan
Sosialisasi Program Desa Cantik dan Indikator Kemiskinan Daerah. (BerandaPost.com)

Bapelitbang Sosialisasi Desa Cantik dan Indikator Kemiskinan

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Sosialisasi Program Desa Cantik. Sekaligus meluncurkan Indikator Kemiskinan Daerah, di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Selasa (24/9/2024).

Kegiatan ini dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) PPU, Nicko Herlambang, Kepala Bapelitbang PPU, Tur Wahyu, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) PPU serta perwakilan perangkat daerah tingkat kecamatan, kelurahan dan desa seluruh Kabupaten PPU.

Kepala Bapelitbang PPU, Tur Wahyu, mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU berkomitmen meningkatkan kualitas data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah dari tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.

Menurutnya, tolok ukur keberhasilan perencanaan dan pembangunan dapat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan dalam analisis penentuan strategi kebijakan penyelesaian masalah-masalah pembangunan yang ada.

“Oleh karena itu, keberadaan data yang berkualitas sangat penting,” ujar Tur Wahyu, ditemui usai sosialisasi.

Ia menjelaskan, saat ini desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, namun sudah menjadi subjek pembangunan, melalui kinerja Pemerintah Desa (Pemdes).

Sehingga dibutuhkan data yang berkualitas sebagai dasar dan bahan masukan dalam penentuan rumusan masalah, analisis, hingga penentuan strategi kebijakan yang diambil.

“Perencanaan berbasis data adalah prinsip utama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa,” ungkapnya.

DATA AKURAT KEMISKINAN DAERAH

Selain itu, Tur Wahyu menjelaskan 20 indikator kemiskinan daerah. Menurutnya selama ini ada perbedaan data yang menjadi salah satu persoalan pemerintah daerah dalam menentukan berapa besar warga yang termasuk dalam kategori miskin.

“Saya rasa bukan hanya di Kabupaten PPU, tapi juga di daerah lain mengalami hal yang sama,” ulasnya.

Ia menilai perlu langkah konkret dari pemerintah daerah untuk melakukan pendataan yang lebih akurat. Yakni melalui pendataan by name by address.

“Selama ini pendataan dilakukan BPS dan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) itu juga kita jadikan sebagai dasar untuk perbaikan data di tahun depan,” urainya.

Ia berharap penyelenggaraan Sosialisasi Desa Cantik dan Indikator Kemiskinan Daerah, dapat terlaksana dengan lancar.

Sehingga target penyediaan data pada tingkat kecamatan, desa dan kelurahan dapat terlaksana dengan baik di masa depan.

“Kami mengharapkan perhatian dan kepedulian akan pentingnya data oleh seluruh desa dan kelurahan. Jika ada yang belum diketahui harap ditanyakan dan didalami kepada para narasumber,” imbuhnya. (adv/bro3)