BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat realisasi anggaran daerah mencapai 49,87 persen hingga Oktober 2024.
Kepala BKAD Kabupaten PPU, Muhajir, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU mendorong percepatan realisasi anggaran dengan berkoordinasi bersama beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan akselerasi.
“Terutama dari proyek yang masih berjalan,” ujar Muhajir saat ditemui di Kantor Bupati Kabupaten PPU pada Rabu (9/10/2024).
Ia menjelaskan bahwa BKAD memperhatikan sisa masa tahun anggaran yang hanya tersisa dua bulan, atau tepatnya 12,5 pekan, untuk mengejar target realisasi anggaran.
“Kami berharap realisasi anggaran tahun ini bisa mencapai minimal 95 persen,” ungkapnya.
Adapun upaya yang dilakukan saat ini adalah mendorong setiap SKPD untuk mengatasi berbagai kendala teknis yang mungkin menghambat serapan anggaran.
BKAD juga memfasilitasi beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk melakukan coaching clinic atau pembimbingan singkat dengan mengumpulkan semua SKPD untuk melakukan evaluasi.
“Kita kumpulkan semua SKPD dan mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi. Kita bantu menyelesaikannya satu per satu agar realisasi proyek dapat dipacu,” urainya.
Ia menyebutkan bahwa target realisasi anggaran tahun ini berada di angka 95 persen, mengingat tahun lalu realisasi anggaran mencapai 93 persen.
Ia optimistis bahwa tahun ini realisasi anggaran bisa lebih baik, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2024 disahkan lebih cepat dua bulan dari tahun sebelumnya.
“Dengan langkah-langkah yang sudah kita ambil, kita yakin realisasi akan mencapai target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
DEVIASI PEKERJAAN FISIK CAPAI 20 PERSEN
Lebih jauh, Muhajir menerangkan bahwa SKPD terkait menyerap sebagian besar anggaran untuk kegiatan fisik.
“Dari capaian realisasi 49 persen ini, sebagian besar anggaran terserap oleh kegiatan fisik di lapangan,” ucapnya.
Ia mencontohkan bahwa seluruh paket pekerjaan yang dilelang sebagian besar sudah berjalan.
Namun, banyak pekerjaan tersebut mengalami kendala di lapangan, seperti cuaca yang kurang mendukung dan kekurangan tenaga kerja, yang masih menjadi bahan evaluasi BKAD dan catatan bagi SKPD terkait.
“Ada deviasi yang cukup tinggi, hingga mencapai 20 persen,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa BKAD mencoba membenahi hal tersebut dengan memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor sebagai pihak ketiga, agar langkah-langkah percepatan dapat dilakukan.
Sebagai contoh, ia menyebutkan pekerjaan infrastruktur pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama di Kecamatan Sepaku yang baru berprogres sekitar 32 persen.
Pekerjaan tersebut berjalan dengan nilai kontrak sekitar Rp71 miliar, tetapi progres pembangunannya masih jauh dari target.
Oleh karena itu, BKAD mendorong PPK dan kontraktor untuk berkoordinasi lebih jauh terkait percepatan serapan anggaran, salah satunya dengan cara memparallelkan beberapa pekerjaan.
“Seperti penyediaan bahan konstruksi atap yang bisa disiapkan bersamaan dengan pekerjaan struktur bangunan,” pungkasnya. (adv/bro3)