BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara (PPU), H Tohar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mempercepat proses literasi dan inklusi keuangan daerah.
Kegiatan ini sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi para stakeholder, membahas rencana program kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Selain itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU, Sodikin hadir bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Perwakilan Kantor Bank Indonesia (BI) Balikpapan, serta perwakilan perbankan dan lembaga jasa keuangan tampak hadir.
Tohar menyatakan bahwa TPAKD telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten PPU. Selain itu, tim tersebut telah dikukuhkan pada September 2024 lalu.
Lebih lanjut, tujuan pembentukan TPAKD antara lain mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendukung perekonomian daerah.
TPAKD secara aktif mencari terobosan untuk membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat. Selain itu, tim ini juga mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan ekonomi daerah.
Sementara itu, tujuan lainnya adalah menggali dan mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui produk dan layanan jasa keuangan.
“Mendorong optimalisasi potensi sumber dana untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif. Antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan, dan membiayai pembangunan sektor prioritas. Dengan demikian, kami juga mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan,” ujar Tohar.
PERTUMBUHAN KREDIT
Kemudian, Tohar melanjutkan bahwa berdasarkan data statistik, penduduk Kabupaten PPU pada tahun 2023 mencapai 196.566 jiwa. Jumlah tersebut tersebar pada empat kecamatan.
Data statistik lebih lanjut menunjukkan bahwa tahun 2023, jumlah rekening perbankan mencapai 141.567 rekening tabungan dengan nilai sekitar Rp1,1 triliun.
Lebih rinci, rekening deposito berjumlah 675 dengan nilai sekitar Rp159,893 miliar, sedangkan rekening giro mencapai 1.305 dengan nilai sekitar Rp901,667 miliar.
Adapun selama tahun 2023, penyaluran kredit kepada 31.963 orang debitur dengan nilai sekitar Rp1,608 triliun.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU pada 2023 mengalami peningkatan sebesar 29,85 persen daripada tahun 2022. Kami memproyeksikan pertumbuhan ini akan tetap positif sejalan dengan dampak dari pembangunan IKN Nusantara yang sedang berlangsung,” ungkapnya.
PERLUAS JANGKAUAN PRODUK JASA KEUANGAN
Merujuk pada data sebelumnya, Tohar menyatakan harapan bahwa langkah-langkah sistematis dan strategis dari pemerintah daerah serta stakeholder terkait dapat memperluas jangkauan masyarakat terhadap produk-produk jasa keuangan yang ada. Hal ini demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penduduk PPU.
Sebagai langkah awal setelah terbentuknya TPAKD Kabupaten PPU, Tohar menambahkan bahwa rapat koordinasi ini menjadi sarana koordinasi, diskusi, dan sinergi dari semua pihak yang terlibat.
Dengan demikian, rapat ini bertujuan untuk merumuskan rencana kerja, program, dan kegiatan pada penghujung tahun 2024, serta menjadi perencanaan program kegiatan untuk tahun 2025.
PENGELOLAAN SEKTOR EKONOMI
Lebih lanjut, TPAKD memiliki tuntutan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dapat mendorong proses literasi dan inklusi keuangan daerah, terutama untuk sektor perekonomian riil. Oleh karena itu, harus memberikan terhadap potensi pengelolaan sektor perekonomian seperti bidang pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan lain-lain.
“Oleh karena itu, masyarakat yang sering kali terkendala oleh permasalahan permodalan atau pembiayaan, agar dapat menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan adanya TPAKD ini. Dengan cara ini, berbagai produk keuangan yang tersedia, masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” imbuh Tohar. (adv/bro3)