BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menerima audiensi SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul). Kepala SKK Migas Kalsul Azhari Idris memimpin langsung rombongan. Pertemuan tersebut berlangsung dalam Ruang Rapat Bupati PPU pada Senin (17/3/25) selumbari.
Perwakilan perusahaan migas juga mengikuti pertemjuan. Mulai dari Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Saka Indonesia Sesulu, Indosino Oil & Gas, Pasir Petroleum Resources Limited, Benuotaka Wailawi, dan Pertamina EP Tanjung Field. Mereka membahas penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan industri migas.
Mereka juga membahas upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan pembangunan yang lebih merata bagi PPU. Terlebih kabupaten yang bernama lain Benuo Taka ini juga sebagai gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Sebagai gerbang IKN, PPU harus berkembang seiring dengan pembangunan IKN. Kami berharap kerja sama dengan sektor migas semakin erat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur daerah,” ujar Mudyat Noor.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar kebijakan tata ruang tidak menghambat operasional perusahaan migas. Mudyat Noor juga mengusulkan pertemuan seperti coffee morning sebagai wadah diskusi lebih lanjut. Terutama untuk membahas program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan migas.
“Kami ingin memastikan bahwa CSR perusahaan benar-benar bermanfaat dan memiliki arah yang jelas untuk mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.
BAHAS LAHAN PERTAMINA HINGGA PI
Dalam pertemuan tersebut, Asisten I Setkab PPU, Nicko Herlambang, menyoroti masalah infrastruktur pipa migas yang belum jelas penggunanya. Ia juga menyampaikan keberadaan warung-warung semi permanen pada sekitar area pipa migas yang berpotensi menjadi bangunan permanen.
Sehingga Nicko mengusulkan agar SKK Migas dan perusahaan terkait dapat menata kawasan tersebut dengan membangun taman agar tampilan lingkungan lebih tertata dan menarik.
Selain itu, Nicko Herlambang juga menyoroti masalah lahan milik Pertamina, namun telah bersertifikat hak milik (SHM) oleh masyarakat. “Kami berharap Pertamina segera mengatasi persoalan ini, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten II Setkab PPU, Sodikin, membahas perkembangan wilayah Mentawir yang kini sepenuhnya masuk dalam kawasan IKN, serta perlunya pembahasan lanjutan terkait Participating Interest (PI) 10 persen yang menjadi hak Kabupaten PPU dalam pengelolaan migas.
SKK MIGAS KALSUL BAGI BANTUAN
Menanggapi berbagai isu tersebut, Kepala SKK Migas Kalsul, Azhari Idris menyatakan pihaknya siap untuk terus berkoordinasi guna mencari solusi terbaik. Ia juga berharap audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor migas.
“Demi pembangunan yang lebih merata serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten PPU,” katanya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan insan media, perusahaan-perusahaan migas yang hadir memberikan bantuan serta bingkisan Ramadan kepada warga sekitar wilayah operasional mereka. Penyerahan bingkisan ini secara simbolis kepada kepala desa atau lurah masing-masing sebagai perwakilan masyarakat.
“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri,” ungkap Azhari.
Selain itu, beberapa rekan media yang turut hadir juga menerima bingkisan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menyebarluaskan informasi terkait sektor migas dan pembangunan daerah. (adv/bro3)