BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya pembangunan rumah sakit Balikpapan Timur.
Nurhadi mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merealisasikan proyek yang sangat mendesak bagi kebutuhan masyarakat.
“Sudah lewat Lebaran 2025, tapi pembangunan rumah sakit Balikpapan Timur belum juga mulai. Saya sudah komunikasi langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Alwiati, katanya masih menunggu skema kontrak tahun jamak (multiyears contract). Sampai kapan harus menunggu?” tegas Nurhadi, Minggu (4/5/2025).
Sebagai mantan anggota DPRD Kota Balikpapan, Nurhadi mengingatkan bahwa proyek ini seharusnya mulai berjalan setelah Lebaran 2025. Ia juga menyinggung janji politik Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang belum terealisasi.
“Kalau terus menunda, kesannya Wali Kota tidak serius. Padahal, ini janji kampanye beliau. Sudah pernah ada penyiapan anggaran, setahu saya sekitar Rp20 miliar. Mau pakai Rp10 miliar dulu pun silakan. Yang penting mulai,” lanjutnya.
Nurhadi menyatakan bahwa DPRD Provinsi Kaltim siap membantu pendanaan jika Pemerintah Kota menunjukkan keseriusan dalam membangun rumah sakit tersebut.
ANGGOTA DPRD KALTIM SIAP MEMPERJUANGKAN
Ia menegaskan telah menjalin komunikasi dengan pimpinan Komisi IV DPRD Kaltim, serta mengklaim bahwa 10 anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kota Balikpapan siap memperjuangkan bantuan keuangan dari provinsi.
“Lahannya sudah ada, anggaran awal juga sudah siap. Jadi jangan terlalu banyak dramatisasi. Masyarakat Balikpapan Timur tidak bisa terus menunggu. Kemacetan makin parah, layanan kesehatan juga masih terbatas. Ini harus jadi prioritas,” ujar Nurhadi.
Ia menekankan pentingnya pembagian peran antara pemerintah kota dan provinsi.
Menurut Nurhadi, jika jalan utama seperti Jalan Mulawarman sudah mendapat penanganan provinsi, maka Pemerintah Kota seharusnya lebih fokus membangun sarana kesehatan dan infrastruktur dasar lainnya.
“Sudah saatnya duduk bersama dan bertindak nyata. Jangan biarkan masyarakat jadi korban tarik-ulur anggaran dan janji yang tak kunjung ditepati,” pungkasnya.