BERANDAPOST.COM, NUSANTARA – Pemerintah terus mendorong Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini menunjukkan geliat positif. Investor dalam dan luar negeri semakin meningkat minatnya, seiring penguatan tata kelola dan penyederhanaan proses selama beberapa kuartal terakhir.
Dengan arahan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, pemerintah mengarahkan proses investasi agar berjalan lebih ringkas dan efisien. Pemerintah tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas, sembari meminimalkan hambatan birokratis melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah berhasil memperkuat tata kelola dengan memulai implementasi KPBU unsolicited sektor hunian. Proses persetujuan Availability Payment (AP) dan penjaminan dari Kementerian Keuangan serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) telah tuntas untuk dua proyek utama.
Proyek tersebut yakni PT Nindya Karya membangun 8 tower hunian ASN pada WP 1A, mencakup 288 unit dengan tipe 190 meter persegi. Sedangkan PT Intiland membangun 109 unit rumah tapak untuk WP 1B dan 1C dengan tipe 390 meter persegi.
Pemerintah menargetkan transaksi kedua proyek ini pada kuartal kedua tahun 2025 dan memulai konstruksi pada tahun yang sama. Proyek ini menjadi tonggak awal konkret pelaksanaan KPBU IKN, yang sebelumnya masih dalam tahap persiapan.
INVESTOR NASIONAL DAN ASING
Investor nasional seperti Ciputra Nusantara dan Konsorsium Triniti-Truba serta investor asing seperti Konsorsium IJM–CHEC dan Maxim juga menunjukkan keseriusannya. Ciputra Nusantara dan Konsorsium IJM-CHEC telah menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study) dan kini menjalani evaluasi atas dokumen pendukung. Sementara itu, Konsorsium Triniti-Truba dan Maxim tengah menyelesaikan studi kelayakan sebelum memasuki tahap evaluasi.
Selain enam proyek berjalan tersebut, tiga proyek tambahan dari Adhi Karya, Konsorsium Samsung C&T-Brantas Abipraya, serta Konsorsium PJ-IC Bee Invest-Promec-Ozturk Holdings telah menerima Letter to Proceed (LtP) dan sedang menyusun studi kelayakan. Investor-investor ini berasal dari Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam, dengan indikasi nilai investasi hingga Rp63,3 triliun untuk sektor hunian.
KPBU sektor jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT) juga menunjukkan perkembangan menjanjikan. Lima calon investor dari Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia kini menyusun studi kelayakan dan mengevaluasi dokumen. Total indikasi nilai investasi mencapai Rp71,8 triliun, dengan Rp55 triliun berasal dari luar negeri.
KPBU DAN AKUNTABILITAS PUBLIK
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa skema KPBU tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik jangka panjang.
“Proses due diligence yang kami terapkan melibatkan banyak pihak, mulai dari swasta, kementerian terkait, hingga auditor intern pemerintah untuk menjamin good governance. Transparansi dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama dalam semua tahapan investasi,” ujarnya.
Tingginya minat swasta terhadap KPBU membuat sembilan calon investor sektor hunian belum bisa memperoleh izin prakarsa proyek unsolicited dengan skema AP. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa KPBU telah menjadi model investasi unggulan yang aman dan kredibel bagi dunia usaha.
“Kami harus mempertimbangkan sektor lain yang juga akan menggunakan skema KPBU AP. Kami akan mengundang mereka ikut serta sebagai peserta tender atau melalui skema KPBU solicited,” jelas Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono. (*/bro2)