BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Daerah penghasil kelapa sawit tidak ingin lagi hanya menjadi pemasok bahan baku. Melalui Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026, para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menyuarakan pentingnya hilirisasi industri sawit. Tujuannya agar pemerintah daerah dan masyarakat merasakan manfaat ekonomi lebih besar.
Forum yang berlangsung Selasa (7/7/2026) tersebut mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan. Mulai dari pemerintah pusat, badan usaha milik negara (BUMN), pelaku industri, dan kepala daerah dari berbagai kabupaten penghasil sawit.
Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, antara lain Staf Ahli Kementerian Investasi, Kepala Sekretariat Dewan Energi Nasional, dan Direktur Keuangan BPDP. Terlihat juga Direktur Utama Agrinas Palma, Direktur Utama PTPN IV, Direktur Penanaman Sawit Kementerian Pertanian, serta para bupati anggota AKPSI.
Ketua Umum AKPSI Mudyat Noor menegaskan, kebijakan hilirisasi sebagai program prioritas nasional mampu menghasilkan produk sawit bernilai tambah tinggi.
“Program pengembangan biodiesel B50 menjadi salah satu contoh nyata. Sawit dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Hilirisasi sawit tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah. Bahkan memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat perekonomian daerah,” ujar Mudyat.
Mudyat juga menegaskan bahwa pembangunan industri sawit harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani dan daerah penghasil.
“Bagi kami, sawit bukan hanya berbicara mengenai angka produksi ataupun nilai ekspor. Sawit adalah tentang kesejahteraan petani, pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan wilayah, dan yang terpenting memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Inilah makna tema yang kita usung hari ini, ‘Sawit untuk Rakyat’,” ujarnya.
Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat
Selain menjadi forum diskusi, workshop tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk pemerintah pusat. Salah satu usulan utama ialah pemberian porsi sebesar 5 persen dari harga tandan buah segar (TBS) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten penghasil sawit.
AKPSI juga mengusulkan perbaikan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar pembagian manfaat lebih berkeadilan bagi daerah penghasil. Organisasi tersebut turut mendorong program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pabrik kelapa sawit agar memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat sekitar kawasan perkebunan.
Selain itu, AKPSI meminta kepastian penyediaan lahan plasma sebesar 20 persen dari Hak Guna Usaha (HGU) sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk mempercepat hilirisasi industri sawit.Sel
AKPSI juga menilai pembangunan industri hilir sebaiknya menjadi diprioritaskan di daerah penghasil sawit. Dengan demikian, masyarakat setempat dapat merasakan nilai tambah, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. (bro2)
