BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Warga Desa Giripurwa yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Giripurwa Peduli, menggelar aksi damai depan Kantor Pemerintahan Desa Giripurwa, Kamis (11/12/2025).
Mereka menuntut pencopotan Kepala Desa Giripurwa, Hasbi Rudianto, dari jabatannya atas dugaan penyalahgunaan anggaran serta minimnya transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Jika terbukti, copot kepala desa dan kembalikan kerugian negara,” tegas Penanggung Jawab aksi, Bodrolukito.
Dalam aksi tersebut, kelompok ini membacakan tujuh tuntutan, mulai dari penggunaan ADD untuk studi banding ke Bali, dugaan penyewaan mobil dinas Avanza, pembangunan kolam ikan di atas lahan warga, ketidakdisiplinan perangkat desa. Mereka juga menganggap pelayanan kantor desa yang tidak optimal.
Bodrolukito menyoroti kegiatan studi banding ke Bali sebagai persoalan terbesar.
“Biayanya menurut informasi mencapai Rp500 juta dan yang mengikuti 48 orang. Dua hari kantor desa kosong,” ujarnya.
Ia juga mengkritik mobil dinas yang disewakan tanpa sepengetahuan warga, serta kolam ikan yang dibangun di atas tanah pribadi tanpa kejelasan status.
Kelompok ini menyatakan bakal melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Inspektorat.
“Ini bukan dendam politik. Saya dulu justru tim inti beliau saat pencalonan. Ini murni untuk kebaikan desa,” kata Bodrolukito.
KADES BERI KLARIFIKASI
Merespons aksi warga, Kepala Desa Giripurwa, Hasbi Rudianto, memberikan klarifikasi. Ia membeberkan penjelasan terkait seluruh isu yang beredar, mulai dari anggaran, perjalanan studi tiru, aset desa, hingga pelayanan kantor.
Hasbi membenarkan kegiatan studi tiru ke Bali bersama 48 peserta dengan biaya Rp515 juta dari ADD yang merupakan SILPA tahun sebelumnya.
“Sudah ploting dari awal tahun dan perencanaannya enam bulan lebih. Ini juga tertunda sejak tahun lalu,” jelasnya.
Ia mengatakan kegiatan itu terkait program kebersihan desa dan persiapan lomba tingkat provinsi.
Mengenai tudingan penyewaan mobil dinas, Hasbi menjelaskan bahwa kendaraan tersebut sebenarnya rusak dan menganggur.
“Daripada mangkrak, akhirnya saya suruh warga desa setor Rp1 juta per bulan. Yang penting desa dapat pendapatan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa Badan Pengawas Desa (BPD) memang tidak tahu soal kebijakan tersebut, dan menyebutnya sebagai bahan evaluasi.
Terkait kolam ikan dengan menggunakan lahan warga, Hasbi mengatakan lokasi sebelumnya ada dalam lahan desa, namun menimbulkan keluhan.
“Dulu baunya mengganggu warga. Jadi pindah ke lahan yang pengawasannya lebih baik,” jelasnya.
Ia menegaskan ada perjanjian bagi hasil dengan pemilik lahan. Semua prosesnya terbuka dan semua warga boleh melihat kolam tersebut.
Hasbi juga membantah kantor desa sering libur. “Tidak pernah libur. Bahkan kalau perlu, malam pun saya datang,” tegasnya.
Ia mengakui pelayanan sempat terbatas saat rombongan berangkat ke Bali. Tapi tetap ada staf yang masuk. “Jadi kantor tidak kosong,” katanya.
Hasbi menyampaikan bahwa kritik warga akan menjadi koreksi bagi pemerintah desa.
“Saya akui tidak sempurna. Tapi niatnya bagaimana desa dapat pendapatan dan pelayanan tetap jalan,” imbuhnya. (bro3)
