BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) memilih menahan langkah ekspansi pegawai. Fokus saat ini bukan menambah, tetapi merapikan yang sudah ada.
Kepala BKPSDM PPU, Khairudin menegaskan, kebutuhan riil menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan pengadaan aparatur. Menurutnya, persoalan terbesar bukan kekurangan pegawai, melainkan penataan tenaga yang belum tuntas, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
“Kalau CPNS kami buka, sementara tunggakan ini belum selesai, akan jadi persoalan baru,” kata Khairudin, Jumat (10/4/2026).
Situasi ini membuat Pemkab PPU mengambil langkah hati-hati. Bahkan lebih memprioritaskan pada penyelesaian status tenaga honorer agar lebih jelas dan terstruktur.
Sedangkan pada sisi lain, tekanan anggaran ikut menjadi pertimbangan. Belanja pegawai Pemkab PPU saat ini telah menyentuh sekitar 45 persen. Angka ini jauh dari batas maksimal 30 persen yang pemerintah pusat tetapkan melalui kebijakan fiskal daerah.
Selain itu, penyelesaian P3K paruh waktu menjadi penuh juga akan melihat kondisi keuangan terhadap belanja pegawai. Sehingga tidak menjadi persoalan baru terhadap belanja pegawai.
“Tetap juga pangangkatan P3K paruh waktu ke penuh itu harus memperhatikan keuangan daerah dan kebutuhan pemetaan formasinya,” jelasnya.
Sehingga jika memaksakan rekrutmen baru, akan membuat beban keuangan berpotensi semakin berat. Karena itu, Pemkab PPU memilih strategi berupa mengalihkan anggaran untuk meningkatkan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
Menurut Khairudin, langkah tersebut lebih efektif ketimbang membuka formasi baru. “Selain menekan beban anggaran, kebijakan tersebut juga memberi kepastian bagi tenaga yang telah lama mengabdi,” ujarnya.
Meski demikian, peluang pengadaan CPNS belum sepenuhnya tertutup. Pemkab PPU tetap membuka ruang jika terdapat kebutuhan mendesak dan tenaga yang ada tidak dapat memenuhinya.
Formasi prioritas, kata Khairudin, fokus pada sektor strategis seperti tenaga medis spesialis dan layanan publik yang bersifat krusial.
“Kalau memang sangat butuh dan tidak tersedia, tentu akan kami buka. Tapi saat ini, lebih baik kita selesaikan yang sudah ada,” tegasnya. (bro1)
