BERANDAPOST.COM, BONTANG – Kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak lahir begitu saja. Transparansi pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban yang terbuka menjadi fondasi penting. Terutama untuk memastikan penggunaan setiap rupiah uang rakyat secara tepat dan bermanfaat.
Pemerintah Kota Bontang menegaskan hal tersebut saat menghadiri Rapat Kerja DPRD Kota Bontang dalam agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menghadiri rapat yang berlangsung Rabu (17/6/2026) dalam Ruang Paripurna Lantai 3 Kantor DPRD Kota Bontang.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, memimpin jalannya rapat. Hadir juga sejumlah anggota DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta lurah.
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut atas penyampaian Raperda P2APBD 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD ke-8 Masa Persidangan III pada 15 Juni 2026.
Dalam forum itu, enam fraksi DPRD (Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, PKS-NasDem, dan Amanat Demokrat Bergelora), secara bergantian menyampaikan pandangan umum mereka terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Salah satu capaian yang mendapat apresiasi seluruh fraksi adalah keberhasilan Pemerintah Kota Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Meski memberikan apresiasi, DPRD tetap menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
DPRD Bontang Soroti Beragam Isu
Beberapa isu yang menjadi perhatian dewan meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan kemandirian fiskal, evaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Kemudian percepatan digitalisasi pelayanan publik, efektivitas belanja daerah, pengelolaan aset dan SiLPA. Termasuk juga penguatan program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Dari sisi keuangan, realisasi APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kondisi yang cukup sehat. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,84 triliun atau 98,49 persen dari target Rp2,89 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,95 triliun atau 93,01 persen dari total anggaran sebesar Rp3,17 triliun. Dari capaian tersebut, tercatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar lebih dari Rp178 miliar. (bro2)
