BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Pembangunan daerah membutuhkan kepastian anggaran. Karena itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mempercepat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut Rahmad, ketepatan waktu pencairan anggaran menentukan kelancaran pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Anggaran yang tersedia sesuai jadwal akan memberi ruang bagi pemerintah untuk merealisasikan program sesuai target APBD.
“Ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dan target pembangunan bisa tercapai sesuai jadwal,” kata Rahmad, Jumat (7/8/2026).
Wali Kota Balikpapan ini menilai percepatan anggaran perlu berjalan bersama penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi tersebut semakin penting ketika pemerintah daerah harus menghadapi berbagai penyesuaian kebijakan fiskal nasional.
Forum koordinasi seperti rapat koordinasi (rakor), menurutnya, dapat menjadi ruang bagi para kepala daerah untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari jalan keluar atas persoalan pengelolaan keuangan.
“Pembangunan akan berjalan lebih baik apabila koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat,” ujarnya.
Koordinasi yang intensif juga memungkinkan pemerintah daerah menyusun langkah bersama ketika menghadapi persoalan yang berdampak lintas wilayah. Dengan begitu, perbedaan kebutuhan tiap daerah tetap dapat masuk dalam satu kerangka pembangunan Kaltim.
Wali Kota Balikpapan Perjuangkan Tambahan TKD
Selain meminta percepatan penyaluran DBH dan bantuan keuangan, orang nomor satu Balikpapan mengajak seluruh kepala daerah Kaltim memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Namun, ia mengingatkan bahwa perjuangan tersebut harus pemerintah daerah dukung dengan data dan kajian yang kuat. Usulan tidak cukup hanya menyampaikan kebutuhan, tetapi juga harus menunjukkan dasar perhitungan serta dampak kebutuhan pendanaan bagi masyarakat.
“Dokumen teknokratik dan kajian yang matang akan menjadi dasar dalam meyakinkan pemerintah pusat mengenai kebutuhan daerah,” jelasnya.
Menurut Rahmad, dokumen teknokratik yang matang akan memperkuat posisi daerah ketika mengajukan tambahan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat. Data yang akurat juga membantu pemerintah pusat memahami kondisi riil serta kebutuhan pembangunan setiap daerah.
Rahmad Mas’ud: Jangan Berhenti pada Rakor
Wali Kota Balikpapan juga mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang rutin mempertemukan kepala daerah untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk pengelolaan keuangan daerah.
Ia menilai komunikasi yang intensif dapat mempercepat penyelesaian persoalan lintas wilayah sekaligus memperkuat kolaborasi pembangunan. Namun, hasil pertemuan harus berlanjut menjadi langkah nyata.
Rahmad berharap kesepakatan dalam rakor tidak berhenti pada pembahasan. “Setiap keputusan perlu mendapat tindak lanjut agar manfaatnya dapat masyarakat rasakan secara langsung,” pungkasnya. (bro2)
