BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Rencana besar pengendalian banjir tahun 2026 harus menyesuaikan kondisi anggaran. Dana Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan susut hampir 60 persen.
Kepala DPU Kota Balikpapan, Rita, menyebut instansinya kehilangan Rp440 miliar akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Situasi ini memaksa jajarannya menyusun ulang skala prioritas.
“Terus terang anggaran DPU terpotong Rp440 miliar atau hampir 60 persen karena pemangkasan TKD,” ujarnya setelah Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPRD, Senin (23/2/2026).
Dalam forum tersebut, DPU memaparkan rencana kerja 2026 yang bersumber dari RPJMD, program wali kota, pokok pikiran DPRD, hibah, serta kegiatan rutin.
Namun dana terbatas membuat penanganan belum bisa menjangkau seluruh kawasan. Karena itu, DPU memusatkan perhatian pada titik rawan paling mendesak.
Ruas Jalan D.I. Panjaitan dan MT Haryono tetap masuk daftar utama. Proyek drainase pada dua lokasi itu perlu kelanjutan agar genangan tak terus berulang.
Selain itu, pembebasan lahan kawasan Daerah Aliran Sungai Ampal tetap berjalan. Langkah ini penting untuk memperlancar arus air saat hujan deras turun.
Untuk Pasar Segar, DPU menjalin koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV. Kolaborasi tersebut bertujuan menyatukan penataan aliran air agar lebih efektif.
Di tengah keterbatasan, DPU mengoptimalkan pola swakelola lewat UPTD Jalan dan UPTD Drainase. Tim teknis dapat bergerak cepat saat menerima laporan kerusakan atau genangan.
“Kami tetap memprioritaskan penanganan banjir dan infrastruktur dasar melalui swakelola. Mudah-mudahan upaya ini bisa membantu masyarakat, meskipun tidak semua titik bisa langsung kami tangani dalam waktu bersamaan,” pungkasnya.
Meski dana menyusut, komitmen tetap terjaga. Harapannya, langkah prioritas ini mampu menekan risiko banjir dan menjaga aktivitas warga tetap lancar. (bro2)
