BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) memicu teguran dari pemerintah pusat. Melansir Kompas.com, Jumat (27/2/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar belanja kendaraan dinas tidak berlebihan.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujarnya..
Ia menegaskan setiap belanja barang dan jasa kepala daerah harus mengikuti aturan. Namun, selain regulasi, ada pula asas kelayakan yang perlu menjadi pertimbangan, terlebih saat pemerintah mendorong efisiensi anggaran.
“Apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini,” ucapnya.
Bima Arya mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud. Dalam penjelasannya, Rudy menyebut selama ini ia memakai mobil pribadi untuk kegiatan dinas dalam wilayah Kaltim.
“Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas wilayah Kaltim. Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja,” tambah mantan Wali Kota Bogor itu.
RUDY MAS’UD NGAKU GUNAKAN MOBIL PRIBADI
Sementara itu, Rudy menegaskan hingga kini belum menggunakan kendaraan dinas Pemprov Kaltim untuk operasional dalam daerah. Ia masih mengandalkan mobil pribadi yang kondisinya tidak lagi prima.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujarnya, Selasa (24/2/2026) lalu.
Ia juga merespons polemik dengan nada santai. “Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda,” ucapnya.
Menurut Rudy, unit kendaraan dinas sebenarnya tersedia di Jakarta untuk agenda nasional dan internasional. Ia menilai, posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) meningkatkan intensitas kunjungan pejabat dan tamu mancanegara sehingga membutuhkan fasilitas representatif.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” katanya.
Ia menekankan kepala daerah perlu menjaga citra dan marwah daerah saat menjalankan tugas resmi. (bro2)
