BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Evaluasi pengelolaan sampah pesisir mengemuka usai kunjungan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, ke Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmen memperkuat implementasi regulasi agar penanganan berjalan lebih efektif dan merata.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyatakan perangkat hukum sebenarnya telah tersedia. Pemkot Balikpapan telah menerapkan peraturan daerah dan peraturan wali kota terkait pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga.
“Regulasinya sudah ada. Perda dan Perwali terkait pemilahan sampah tingkat rumah tangga sudah kami terapkan,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Namun, ia mengakui pelaksanaan belum optimal, khususnya pada kawasan pesisir. Menurutnya, persoalan sampah pesisir tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan sistem pengelolaan sampah kota secara menyeluruh.
Bagus menilai sebagian besar sampah pesisir berasal dari aktivitas darat yang terbawa aliran air menuju pantai. Karena itu, penanganan sampah harus bermula dari hulu.
“Sampah yang ada umumnya berasal dari aktivitas masyarakat di darat dan terbawa aliran hingga ke pesisir,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot mendorong penguatan pengelolaan sampah dan sanitasi mulai tingkat RT, kelurahan, hingga kecamatan. Fokus utama mengarah ke kawasan pesisir yang masih menghadapi keterbatasan sarana sanitasi.
Ia juga menegaskan kondisi yang menjadi sorotan saat kunjungan menteri tidak mewakili seluruh pesisir Balikpapan. Sejumlah wilayah telah menunjukkan praktik pengelolaan lingkungan yang baik dan layak menjadi percontohan.
Meski begitu, kawasan Pasar Baru dan Kampung Baru masih memerlukan pembenahan. Evaluasi tersebut menjadi bahan koreksi agar pengelolaan sampah dan sanitasi berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
“Ini menjadi koreksi bagi kami agar ke depan penanganan sampah dan sanitasi bisa lebih optimal,” pungkasnya. (bro2)
