BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Arus mobilitas global membuat pengawasan orang asing menjadi isu penting bagi pemerintah. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan merespons situasi tersebut dengan memaksimalkan pemanfaatan Layanan Data Keimigrasian (LDK).
Layanan ini memungkinkan pertukaran data antarinstansi berjalan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Direktorat Jenderal Imigrasi menyediakan LDK sebagai fasilitas akses data keimigrasian bagi instansi pemerintah dan lembaga terkait sesuai kewenangannya.
Melalui sistem tersebut, instansi yang memiliki hak akses resmi dapat memperoleh informasi keimigrasian secara mandiri untuk mendukung pelaksanaan tugas.
Data dalam sistem LDK mencakup berbagai informasi terkait Warga Negara Asing yang berada dalam wilayah Indonesia.
Pemanfaatan data tersebut secara terbatas dan terverifikasi. Selain juga menerapkan mekanisme pengawasan guna menjaga keamanan serta perlindungan data.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Adi Fachmianur, menjelaskan optimalisasi LDK bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor. Sistem tersebut membantu instansi terkait memperoleh data valid untuk mendukung pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing.
“Melalui LDK, instansi terkait dapat memperoleh data yang valid dan terintegrasi sehingga pengawasan serta penegakan hukum dapat berjalan lebih tepat,” ujarnya, Senin (9/3/2026).
Setiap permohonan harus melalui proses verifikasi administratif dan verifikasi lapangan sebelum mendapatkan akun akses LDK. Langkah ini juga untuk memastikan penggunaan data sesuai kebutuhan dan mengikuti mekanisme pengelolaan yang berlaku.
Pemanfaatan LDK diharapkan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, serta kolaboratif dalam menghadapi dinamika keimigrasian, khususnya pada wilayah kerja Imigrasi Balikpapan. (bro2)
