BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Upaya menjaga ketahanan energi nasional tidak hanya dilakukan melalui peningkatan produksi migas. Di balik keberlangsungan operasi hulu migas, terdapat pekerjaan besar untuk memastikan aset negara tetap aman dan memiliki kepastian hukum.
PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) memperlihatkan komitmen tersebut melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi pertanahan. Merupakan upaya dalam pengamanan aset Barang Milik Negara (BMN) berupa lahan migas Kalimantan Timur (Kaltim).
PHI menggelar pertemuan dan audiensi bersama Wali Kota Samarinda beserta jajaran Pemerintah Kota Samarinda pada 5 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas tata kelola aset lahan hulu migas sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung keberlanjutan operasi energi nasional.
Dalam kesempatan itu, PHI juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Kaltim, Kantor Pertanahan Samarinda, serta Kantor Wilayah ATR/BPN Kaltim. Tiga lembaga tersebut berperan penting dalam pengamanan aset negara pada wilayah migas Under Muara Mahakam (UMM). Merupakan aset negara kelolaan PT Pertamina EP (PEP).
Sinergi tersebut menghasilkan pencapaian signifikan berupa penyelamatan aset BMN berupa tanah senilai sekitar Rp21,5 miliar.
Tidak hanya itu, pengamanan aset juga melindungi nilai investasi sumur dan fasilitas produksi yang mencapai sekitar Rp1,25 triliun. Bahkan mencegah potensi kehilangan produksi migas senilai Rp480 miliar per tahun.
Senior Manager Legal Counsel PHI, Ardhi Apriyanto, mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam mendukung keberlangsungan industri migas nasional.
“Kepastian hukum dan kolaborasi yang kuat antarlembaga faktor penting dalam mendukung keberlanjutan produksi migas. Begitu juga untuk ketahanan energi nasional,” ungkap Ardhi dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).
Bangun Kolaborasi Lintas Lembaga
Kepala Kantor Pertanahan Samarinda, Ceto Subagyo, menilai keberhasilan pengamanan aset negara lahir dari kolaborasi erat berbagai pihak.
Menurutnya, sinergi antara instansi pertanahan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menjadi fondasi penting. Terutama dalam menjaga aset negara sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Pengamanan aset negara bukan sekadar menjaga lahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun peradaban dan pembangunan kota yang berkelanjutan,” ungkap Ceto.
Senada dengan itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai isu pertanahan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan daerah.
“Penyelesaian isu pertanahan secara komprehensif perlu untuk mencegah potensi sengketa agraria,” kata Andi Harun.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Supardi, menegaskan seluruh penyelesaian persoalan pertanahan berdasarkan prinsip hukum dan tata kelola yang baik.
“Sehingga perlu kerja sama yang baik agar dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak,” ujar Supardi.
Dukung Ketahanan Energi Nasional
Direktur Utama PHI, Sunaryanto, mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang telah membantu proses pengamanan aset negara sehingga memberikan dampak langsung terhadap keberlanjutan operasi migas.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tercapai melalui pendekatan musyawarah, kepastian hukum, dan semangat mencari solusi bersama.
“Keberhasilan ini tidak luput dari pendampingan, fasilitas serta dukungan seluruh pihak terkait dalam penyelesaian penyelamatan aset migas sebagai BMN dengan mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan bersama melalui pendekatan musyawarah dan mufakat,” ujar Anto.
Ia meyakini kolaborasi antara pemerintah, SKK Migas, aparat penegak hukum, instansi pertanahan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi serta keberlangsungan operasi hulu migas.
“Kami berharap sinergi yang telah terjalin semakin meningkat untuk mendukung keberlanjutan operasi hulu migas, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat,” pungkasnya. (bro2)
