BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Kaltim 2026 memasuki babak evaluasi. Setelah untuk pertama kalinya seluruh kabupaten dan kota menggunakan sistem terintegrasi, Pemprov Kaltim mulai menyempurnakan layanan.
Langkah tersebut agar proses SPMB Kaltim 2026 berlangsung lebih mudah, merata, dan transparan.
Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, menjelaskan pelaksanaan SPMB Kaltim 2026 menjadi tonggak penyatuan sistem penerimaan murid baru untuk seluruh kabupaten dan kota.
“Sebelumnya, masing-masing kabupaten dan kota mengelola sistemnya sendiri. Tahun ini seluruh daerah tergabung dalam satu sistem yang secara terpusat bersama Diskominfo Kaltim. Tentu dalam proses awal ada tantangan, salah satunya gangguan server pada hari pertama pelaksanaan,” katanya, Jumat (26/6/2026).
Menghadapi kondisi tersebut, pihaknya segera menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Upaya tersebut meliputi penyusunan skema alternatif apabila gangguan berlangsung lebih lama. Termasuk penerapan pembagian waktu akses pendaftaran untuk mengurangi kepadatan pengguna.
Selain itu, pihaknya membuka layanan bantuan (helpdesk) pada tingkat perangkat daerah hingga sekolah. Layanan tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh informasi sekaligus pendampingan selama proses pendaftaran.
Rahmat menegaskan, integrasi sistem untuk menghadirkan standar pelayanan yang seragam bagi seluruh wilayah Kaltim.
“Ke depan, kami ingin seluruh daerah memiliki sistem dan petunjuk teknis yang semakin selaras. Sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih sederhana, efisien, dan akses juga mudah,” ujarnya.
Ombudsman Mengawasi SPMB 2026
Sementara itu, Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kaltim, Ignasius Ryan Gamas, menyampaikan pihaknya rutin mengawasi pelaksanaan SPMB Kaltim 2026.
“Memang pada hari pertama masih terdapat keluhan masyarakat terkait sistem. Namun Pemprov Kaltim mengambil langkah cepat dengan melakukan penyesuaian jadwal dan penanganan kendala,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penguatan digitalisasi layanan pendidikan perlu terus berlanjut agar kendala serupa tidak kembali terjadi.
“Karena pendidikan merupakan layanan dasar untuk seluruh masyarakat,” pungkasnya. (bro2)
