BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus tersusun sistematis, terarah, terpadu, dan responsif. Terutama terhadap perubahandan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menekankan hal tersebut karena sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Kita telah memasuki tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026. Kami ingin kedua dokumen ini menjadi struktur pembangunan yang terarah untuk lima tahun ke depan,” kata Mudyat Noor pada Kamis (27/3/2025) lalu.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Sekaligus Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten PPU Tahun 2026.
“Dengan konsistensi, kita akan menyelesaikan berbagai persoalan PPU hadapi,” sambungnya.
Mudyat Noor juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan, baik pada tingkat SKPD maupun bersama DPRD. Tujuannya untuk memastikan target-target pembangunan tercapai.
Selain itu, ia menekankan perlunya pemisahan yang jelas antara kewajiban daerah, provinsi, dan pusat, agar pembangunan lebih terarah dan efisien.
“Kami ingin ada jadwal dan target yang jelas, serta evaluasi berkala untuk memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai rencana. Kita juga perlu memisahkan kewajiban daerah, provinsi, dan pusat, agar tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.
AJAK KOLABORASI DAN BERINOVASI
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah menjadi perhatian penting dalam merancang strategi untuk mengoptimalkan penggunaan APBD. Sehingga ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berinovasi dalam membangun PPU.
“Terutama dalam menghadapi perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan jumlah APBD yang terbatas, kita perlu strategi dan inovasi. Mari kita berkolaborasi dan manfaatkan peluang dari perkembangan IKN untuk mempercepat pembangunan PPU,” ajaknya.
Bagi Mudyat Noor, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam pembangunan PPU. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama demi kepentingan daerah.
“Pembangunan ini untuk semua, bukan untuk individu atau kelompok tertentu. Mari kita bersatu dan berkolaborasi untuk membangun PPU yang lebih baik,” ucapnya.
Ia kemudian mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif terhadap rancangan awal RPJMD dan RKPD. Tentunya agar pembangunan daerah lebih tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan PPU adalah keberhasilan kita bersama. Mari kita kaji secara cermat rancangan ini, dan berikan masukan yang konstruktif,” imbuhnya.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat tinggi dan tokoh penting. Mulai dari Wakil Bupati Abdul Waris Muin, anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan PPU-Paser, serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten PPU.
Terlihat juga Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan Kepala Bappeda Provinsi sebagai narasumber utama. Kegiatan ini ikut menghadirkan Kepala Bappedalitbang dari Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara secara daring. (adv/bro3)