BERANDAPOST.COM, NUSANTARA – Pembangunan kawasan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk dalam daftar efisiensi. Proyek terus berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan target penyelesaian pada 2027-2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan tetap menjadi prioritas meski pemerintah menerapkan efisiensi anggaran.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujarnya saat peninjauan pada Sabtu (11/04/2026) kemarin.
Proyek ini mencakup pembangunan gedung utama lembaga negara serta infrastruktur pendukung, termasuk jaringan jalan kawasan.
Pada kawasan legislatif, pemerintah merencanakan pembangunan lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, pemerintah masih menunggu persetujuan Presiden untuk penyempurnaan desain.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer untuk mendukung konektivitas antarbangunan. Tahap awal berupa pembersihan lahan telah berjalan.
Pada kawasan yudikatif, pemerintah membagi pekerjaan dalam dua paket. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid.
Seluruh kawasan tersebut akan terhubung dengan jalan sepanjang 8 kilometer guna memperkuat aksesibilitas.
Pemerintah juga memperkuat infrastruktur air melalui pembangunan embung dan kolam retensi, termasuk embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Selain itu, pemerintah juga terus membangun jaringan perpipaan air minum yang akan terintegrasi melalui sistem Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. (bro2)
