BALIKPAPAN
Beranda / DAERAH / BALIKPAPAN / Dinding Berlumut, Rumah Jabatan Wawali Balikpapan Dibangun Ulang

Dinding Berlumut, Rumah Jabatan Wawali Balikpapan Dibangun Ulang

Peninjauan Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan. Tampak dinding hingga plafon salah satu ruangan sudah berlumut. (Berandapost.com)

BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan akhirnya memberikan penjelasan terkait pembongkaran rumah jabatan wakil wali kota. Penjelasan bukan sekadar klarifikasi, tetapi gambaran utuh proses yang berjalan dari sebuah kebijakan.

Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan keputusan tersebut lahir dari kajian teknis, bukan sekadar keinginan pengguna bangunan. Ia menyebut penilaian kondisi fisik rumah jabatan sepenuhnya menjadi kewenangan tim teknis.

“Saat kami dilantik dan meninjau rumah jabatan, memang sudah ada kajian teknis sebelumnya,” kata Bagus, Rabu (22/4/2026).

Terlebih saat tim teknis melakukan peninjauan menemukan dinding dalam ruangan yang sudah berlumur. Bahkan plafon salah satur ruangan juga ada yang jebol.

Dari hasil penilaian, lanjut Bagus, ada sejumlah persoalan seperti kerusakan struktur, patahan bangunan, hingga aspek kesehatan. “Termasuk juga pencahayaan yang tidak memadai,” ungkapnya.

Syarat dan Cara Buat e-KTP Balikpapan 2026, Ini Panduannya

Kajian itu melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penilaian mengacu pada standar pemerintah, termasuk klasifikasi kerusakan bangunan dari ringan hingga berat.

Awalnya, opsi renovasi sempat menjadi pertimbangan. Namun hasil analisis lanjutan menunjukkan perbaikan parsial tak lagi efektif.

“Akhirnya pembongkaran dan membangun kembali menjadi rekomendasi agar memenuhi standar kelayakan,” jelasnya.

Dari balik keputusan itu, proses panjang penganggaran juga berjalan. Pemkot Balikpapan menggunakan dua pendekatan, yakni dari bawah dan dari atas.

Usulan masyarakat juga mengalir lewat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, sementara arah kebijakan datang dari visi kepala daerah. Hingga akhirnya, seluruh rencana menjadi pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum masuk dalam anggaran resmi.

Industri Tahu Tempe Balikpapan Butuh Kedelai 450 Ton Sebulan

Selain itu, Bagus mengajak masyarakat melihat persoalan secara menyeluruh. Ia menilai informasi yang terpotong kerap memicu kesalahpahaman pada ruang publik.

“Kami ingin memastikan bahwa semua kebijakan berjalan sesuai aturan dan kebutuhan, bukan berdasarkan persepsi yang berkembang,” tutupnya. (bro2)