BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Executive Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani menegaskan komitmen perusahaan dalam memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Timur. Hal itu ia sampaikan sebagai respons atas pengungkapan kasus mafia BBM subsidi oleh Polda Kaltim dalam beberapa waktu terakhir.
Isfahani mengatakan, Pertamina Patra Niaga memiliki peran utama dalam memastikan distribusi energi berjalan tepat sasaran melalui sistem pengawasan berlapis.
“Kami mengapresiasi kegiatan pengawasan yang aparat kepolisian lakukan. Pada prinsipnya, Pertamina memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan pengawasan distribusi agar masyarakat mendapatkan BBM sesuai peruntukannya,” kata Isfahani, Jumat (1/4/2026).
Ia menjelaskan, penyaluran BBM subsidi saat ini telah mendapat dukungan sistem digital, termasuk penggunaan barcode dalam setiap transaksi di SPBU.
Melalui sistem tersebut, identitas kendaraan dan kesesuaian data bisa terverifikasi secara langsung saat pengisian.
“Masyarakat bisa melihat bahwa seluruh proses terpantau CCTV SPBU. Selain itu, barcode juga akan teridentifikasi dalam sistem, termasuk kecocokan dengan kendaraan yang melakukan pengisian,” jelasnya.
Menurutnya, mekanisme ini untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk praktik pengisian berulang dengan identitas berbeda.
Namun demikian, ia mengakui pengawasan tetap membutuhkan peran aktif petugas SPBU.
“Tentu saja ini perlu komitmen dari petugas saat pelayanan. Sistem sudah ada, tetapi pengawasan langsung juga sangat penting,” tegasnya.
Rutin Audit Distribusi Bahan Bakar
Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga secara rutin melakukan verifikasi dan audit distribusi bersama regulator, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.
Pengawasan juga mencakup jaringan distribusi lain, seperti agen LPG dan SPBU, guna memastikan kualitas pelayanan dan ketepatan sasaran subsidi.
Isfahani menambahkan, penggunaan sistem barcode memang memungkinkan lintas SPBU, sehingga berpotensi praktik penyalahgunaan jika tidak terawasi dengan ketat.
“Barcode ini tidak hanya berlaku satu SPBU, sehingga memang perlu pengawasan bersama agar tidak ada oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang,” katanya.
Ia berharap sinergi antara Pertamina Patra Niaga, aparat penegak hukum, dan masyarakat terus mendapat penguatan untuk menjaga distribusi energi yang adil dan transparan.
“Kami mengharapkan dukungan semua pihak untuk bersama-sama mengawasi distribusi BBM, agar manfaatnya benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (bro2)
