BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Banjir masih menjadi persoalan yang terus mendapat perhatian Pemerintah Kota Balikpapan. Berbagai upaya telah berjalan untuk mengurangi risiko genangan. Termasuk melalui pembangunan Bendungan Pengendali banjir atau Bendali Ampal Hulu yang menjadi proyek strategis penanganan banjir kota.
Lokasi Bendali Ampal Hulu belakang Pasar Segar, Balikpapan Utara. Bendali tersebut masuk dalam titik prioritas pengendalian banjir. Fungsinya menahan limpasan air dari wilayah hulu sebelum mengalir ke kawasan permukiman dan pusat kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Balikpapan, Murni, menegaskan proyek Bendali Ampal Hulu tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Menurutnya, penanganan banjir masih menjadi salah satu fokus utama pembangunan Kota Balikpapan dalam beberapa tahun ke depan.
“Bendali Ampal Hulu akan kami selesaikan,” kata Murni, Rabu (24/6/2026).
Murni menjelaskan pembangunan fisik infrastruktur pengendalian banjir Ampal Hulu saat ini telah berjalan dengan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
“Keterlibatan pemerintah provinsi karena mengingat besarnya kebutuhan pendanaan proyek,” jelasnya.
Ia memastikan pemerintah daerah akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan hingga seluruh tahapan dapat terselesaikan sesuai rencana.
“Pembangunan fisiknya sedang berjalan. Nanti kami akan diskusi kembali jika masih ada kebutuhan tambahan, tetapi program ini tetap menjadi prioritas,” paparnya.
Selain pembangunan bendali, kawasan Ampal Hulu juga bakal memiliki waduk pengendali yang berfungsi menampung debit air saat curah hujan tinggi. Infrastruktur tersebut untuk mengurangi beban aliran air menuju kawasan hilir yang selama ini kerap terdampak banjir.
Murni memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk pengembangan kawasan pengendalian banjir Ampal Hulu mencapai sekitar Rp50 miliar. Nilai tersebut mencakup pembangunan waduk dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
“Pemkot sudah membebaskan lahan. Untuk pembangunan fisiknya kami meminta dukungan provinsi karena kebutuhan anggarannya cukup besar,” tukas Murni. (bro2)
