BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk Sekolah Rakyat Samarinda bakal berlangsung pada 30 September 2025. Lokasi MPLS Sekolah Rakyat yakni Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta SMA Negeri 16 Samarinda, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program pendidikan gratis bagi anak putus sekolah.
Sekolah Rakyat hadir untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan miskin ekstrem. Program ini tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter, menumbuhkan jiwa wirausaha, serta memperkuat nilai spiritual siswa.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Achmad Rasyidi, mengatakan MPLS baru bisa terlaksana pada akhir September karena masih harus mempersiapkan sejumlah sarana.
“Beberapa fasilitas seperti bantal, selimut, dan perlengkapan lain masih dalam tahap pemenuhan,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Rasyidi menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan inisiasi langsung Presiden untuk anak-anak yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sasaran utamanya adalah anak-anak dari desil 1 dan 2, kelompok paling miskin yang tidak lagi terdaftar dalam Dapodik. Mereka akan mendapat pendidikan gratis, mulai dari seragam, perlengkapan sekolah, hingga makanan.
PENGAWASAN ASRAMA SEKOLAH RAKYAT
Dalam asrama, siswa akan mendapat penjagaan oleh wali asrama dan petugas keamanan. CCTV yang terhubung ke kementerian pusat juga terpasang untuk memastikan keselamatan siswa.
Proses pendaftaran Sekolah Rakyat masih berjalan pada SMA Negeri 16. Satu rombongan belajar (rombel) sudah terisi 24 siswa, hanya kurang satu untuk memenuhi kuota. Sedangkan pada tingkat SD, dari kuota 50 siswa, baru 19 yang mendaftar sehingga masih kekurangan 31 orang.
Selanjutnya untuk BPVP, terdapat 1 rombel SMA, 1 rombel SMP, dan 2 rombel SD. Saat ini rombel SMA dan SMP sudah penuh, sementara rombel SD masih membutuhkan tambahan peserta.
“Jika ada informasi dari masyarakat mengenai anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu, kami akan segera melakukan verifikasi dan validasi lapangan,” tegas Rasyidi.
Selain Samarinda, beberapa daerah lain seperti Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, dan Bontang juga mengajukan proposal Sekolah Rakyat ke kementerian. Mereka kini menunggu validasi dan peninjauan lapangan. (*/bro2)
