BERANDAPOST.COM, TANA PASER – Hamparan jalan yang menghubungkan desa-desa Kabupaten Paser masih menyimpan pekerjaan rumah besar. Dalam upaya mendorong pembangunan dan menyukseskan berbagai program nasional, pemerintah daerah menghadapi tantangan berat. Pasalnya transfer anggaran dari pemerintah pusat menyusut.
Persoalan tersebut menjadi salah satu isu utama yang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser utarakan saat mengikuti pertemuan virtual bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (24/6/2026).
Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari mewakili Bupati Paser Fahmi Fadli dalam rapat yang berlangsung dari Ruang Rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser. Dalam forum tersebut, Kabupaten Paser menjadi pemerintah daerah pertama yang mendapat kesempatan memaparkan kondisi dan tantangan pembangunan daerah.
Ikhwan menegaskan bahwa berkurangnya nilai transfer anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan.
“Ada beberapa isu strategis yang saat ini menjadi perhatian. Penurunan nilai transfer dari pusat ke daerah membuat beberapa kegiatan menjadi terhambat,” ungkap Ikhwan.
Kondisi tersebut terasa pada sektor infrastruktur yang menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat.
53 Persen Jalan Kurang Mantap
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Paser, Asnawi, menjelaskan total panjang jalan kabupaten mencapai 1.183 kilometer. Namun, hanya sekitar 47 persen yang berstatus mantap.
Artinya, lebih dari 600 kilometer ruas jalan masih memerlukan penanganan serius agar mampu mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Asnawi, infrastruktur jalan memiliki peran vital dalam mendukung pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional yang menyasar wilayah pedesaan.
“Jika tidak segera memperbaiki konektivitas jalan, maka program-program strategis tersebut akan sulit berjalan dengan optimal,” ujarnya.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang membutuhkan akses transportasi memadai agar distribusi dan pelaksanaannya berjalan lancar.
Menanggapi persoalan infrastruktur, Direktorat Jenderal Otda berjanji akan melakukan verifikasi kembali terhadap data kemantapan jalan Kabupaten Paser.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat meminta Pemerintah Kabupaten Paser segera melengkapi dokumen dan berkas pendukung agar usulan bantuan anggaran infrastruktur dapat diproses lebih lanjut. (bro2)
