PPU
Beranda / DAERAH / PPU / Otonomi Daerah PPU Hadapi Tantangan Fiskal dan Inovasi

Otonomi Daerah PPU Hadapi Tantangan Fiskal dan Inovasi

Bupati PPU Mudyat Noor soroti tantangan otonomi daerah, dari keterbatasan fiskal hingga minimnya inovasi dalam pengelolaan potensi lokal. (Berandapost,com/Humas Pemkab PPU)

BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Semangat otonomi daerah kembali mendapat ujian. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang makin cepat, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menilai masih ada pekerjaan besar yang belum tuntas.

Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya menghadirkan kemandirian. Keterbatasan fiskal dan ketergantungan pada transfer pusat masih menjadi tantangan utama.

“Kita harus jujur melihat bahwa masih ada ketergantungan fiskal dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi lokal. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar otonomi benar-benar menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya usai memimpin apel peringatan Otda ke-30, Halaman Kantor Bupati PPU, Senin (27/4/2026).

Menurut Mudyat, memaknai otonomi daerah tidak cukup sebagai kewenangan administratif. Tanpa inovasi dan pembenahan tata kelola, kebijakan ini berisiko berjalan stagnan.

“Kalau kita tidak berani berinovasi dan memperbaiki tata kelola, maka otonomi daerah hanya akan berjalan di tempat. Padahal, masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas,” lanjutnya.

PPU Siaga Hadapi El Nino, Simulasikan Pemadaman Karhutla

Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema itu menjadi pengingat pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal.

Dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang ia bacakan, otonomi daerah sebagai instrumen utama untuk mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan layanan publik.

“Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Mudyat.

Ia juga menekankan peran pemerintah daerah harus lebih aktif. Daerah tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi ikut merancang program sesuai kondisi dan potensi wilayah.

“Agar pembangunan terasa merata hingga seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Warga PPU Waspada, Normalisasi Sungai Picu Kemunculan Buaya

Selain itu,, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah menjaga efisiensi anggaran. Penggunaan anggaran harus memberi dampak nyata, bukan sekadar memenuhi agenda seremonial.

“Penting bagi kita memastikan setiap penggunaan anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan menghindari pemborosan,” tambahnya.

Turut hadir Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekda Tohar, serta ratusan ASN lingkungan Pemkab PPU. (bro2)