BERANDAPOST.COM, SAMARINDA – Deretan kepala daerah memenuhi aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur(Kaltim), Senin (25/5/2026). Dari agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) kembali membawa pulang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Bagi Pemkab PPU, raihan tersebut bukan sekadar simbol keberhasilan administrasi. Opini WTP menjadi penanda konsistensi pemerintah daerah menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan taat aturan.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menyebut capaian itu lahir dari kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang tertib dan profesional.
“Alhamdulillah, Kabupaten PPU kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah,” kata Mudyat Noor.
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto menyerahkan langsung LHP LKPD Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan itu, Mudyat Noor hadir bersama Ketua DPRD PPU, Raup Muin, serta sejumlah pejabat daerah.
Menurut Mudyat, opini WTP harus menjadi pemacu semangat aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menilai pengelolaan anggaran yang baik akan berpengaruh langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Opini ini harus menjadi penyemangat bagi seluruh SKPD agar terus bekerja secara profesional, disiplin, dan patuh terhadap regulasi. Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada optimalnya program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas administrasi. Tujuannya agar dapat menekan potensi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan keuangan.
“Kita ingin seluruh proses pemerintahan berjalan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, harus memperkuat budaya tertib administrasi dan pengawasan internal,” tambah Mudyat.
Audit Objektif dan Profesional
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, mengapresiasi ketepatan waktu pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim dalam menyerahkan laporan keuangan.
Menurutnya, kelengkapan administrasi dan dukungan seluruh pihak sangat menentukan kelancaran proses pemeriksaan hingga penyelesaian audit.
“Kami mengapresiasi kerja sama seluruh pemerintah daerah. Kami berharap sinergi ini terus terjaga agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan opini dapat diberikan sesuai hasil pemeriksaan yang objektif dan profesional,” ucapnya.
Agenda penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 turut menghadirkan kepala daerah se-Kalimantan Timur, unsur pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah PPU, Inspektur Inspektorat PPU, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, serta jajaran pejabat lainnya. (bro2)
