BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU). Bupati PPU, Mudyat Noor, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat kinerja, membangun kolaborasi, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan akurat.
Pesan tersebut Mudyat ungkapkan saat memimpin Harmonisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026.
Mudyat menjelaskan pembahasan program pembangunan ke depan akan menggunakan pendekatan tematik. Menurutnya, pola tersebut lebih efektif karena hanya melibatkan perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dibahas.
“Jangan semua hadir dalam setiap rapat,” kata Mudyat Noor, Senin (29/6/2026).
Ia juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten PPU yang berhasil masuk sebagai salah satu kabupaten terbaik dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan. Mudyat menekankan perlunya mempertahankan prestasi melalui implementasi kebijakan yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sejumlah program menjadi perhatian pemerintah daerah, antara lain pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Produk Serambi Nusantara, dukungan fasilitas bagi pondok pesantren, optimalisasi pengelolaan sampah, pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sinkronisasi Data Penerima Bantuan
Mudyat juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak lagi menjalankan program secara terpisah. Ia meminta sinkronisasi data penerima bantuan sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan tumpang tindih.
“Kita harus memastikan seluruh program saling terhubung. Jangan sampai satu keluarga menerima banyak bantuan sementara masyarakat lain yang membutuhkan justru terlewat,” tegasnya.
Selain memperkuat koordinasi, Mudyat juga menilai perlunya pejabat perangkat daerah meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia meminta kepala OPD bersikap terbuka kepada media dan mampu menjelaskan setiap program berdasarkan data yang akurat.
“Kalau itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kuasai materinya. Jangan menghindari media,” tegasnya.
Selain itu, Mudyat meminta seluruh perangkat daerah memberi perhatian serius terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam urusan wajib, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
“Yang kita bangun bukan hanya program, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, setiap OPD harus bekerja lebih terukur, terbuka, dan saling berkolaborasi,” pungkasnya. (bro2)
