BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pj Bupati PPU, Zainal Arifin, secara resmi membuka Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Kegiatan ini merupakan inisiasi Diskominfo dan berlangsung dalam Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Selasa, (22/10/2024).
Dalam kesempatan itu, Pj Zainal Arifin menjelaskan bahwa statistik memainkan peran yang sangat krusial dan strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia menekankan data statistik yang akurat, relevan, dan terkini tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Tetapi juga sebagai dasar yang kuat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.
“Dengan data statistik yang baik, kita dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat membuka kegiatan tersebut.
Selain itu, ia menambahkan bahwa melalui data statistik, pemerintah dapat mengetahui apakah program pembangunan memberikan hasil sesuai harapan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) PPU Suko Haryono menghadiri sosialisasi. Narasumbernya adalah Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kaltim Titik Hidayati.
INDIKATOR KEMATANGAN STATISTIK
Zainal Arifin melanjutkan bahwa untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik instansi pemerintah, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan penilaian mandiri atau EPSS oleh Tim Penilai Internal Pemerintah Daerah. Pembina Data Daerah, yaitu BPS kemudian menilai kembali tim ini melalui verifikasi dan validasi informasi.
Ia menjelaskan bahwa melalui kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ini, pemerintah daerah dapat terbantu dalam beberapa hal.
Pertama, EPSS sebagai alat untuk mengukur kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemkab PPU. Kedua, kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan meningkatkan pelayanan publik pada bidang statistik.
“Setelah melaksanakan EPSS, keluaran EPSS berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) akan menjadi indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada masing-masing instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik,” urainya.
Selain itu, Zainal menambahkan bahwa IPS juga merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB General) untuk seluruh instansi pemerintah.
JADI ACUAN SDI
Lebih jauh, IPS berfungsi sebagai salah satu indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selanjutnya, IPS juga berperan sebagai acuan evaluasi implementasi Satu Data Indonesia (SDI) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS).
Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah wajib mendukung dan melaksanakan penyelenggaraan EPSS.
Sebagagai informasi, pada tahun 2024 ini, berdasarkan hasil EPSS secara berjenjang dari Kabupaten hingga Pusat, Pemkab PPU memeroleh Nilai IPS 2,70 dengan Predikat Baik.
Dengan demikian, nilai IPS tersebut meningkat signifikan dari tahun 2023 yang memperoleh Nilai IPS 1,32 dengan Predikat Kurang.
Zainal Arifin juga memberikan apresiasi kepada Tim Penilai Internal Kabupaten PPU yang sebagai ketua adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta beberapa Perangkat Daerah sebagai anggota, yaitu Bapelitbang, BKPSDM, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, DPMD, RSUD, dan Dinas Ketahanan Pangan sebagai lokasi terpilih sampel EPSS.
“Saya berharap melalui kegiatan-kegiatan penunjang selama ini, seluruh perangkat daerah dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka dapat meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral masing-masing,” imbuhnya. (adv/bro3)