BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab PPU) terus berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2025. Langkah tersebut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Sebagai langkah strategis, DP3AP2KB PPU mengikuti pendampingan verifikasi lapangan KLA oleh DKP3A Kaltim pada Balai Penyuluhan KB, PPU, Selasa (25/3/2025) lalu.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Sekaligus memastikan kesiapan daerah ini dalam menghadapi penilaian ketat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.
Nova Paranoan, perwakilan DKP3A Kaltim, menekankan peran provinsi sebagai pembina dalam mendampingi proses verifikasi lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama bukan hanya meraih predikat saja. Tetapi untuk memastikan implementasi program KLA yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi anak-anak.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa verifikasi lapangan berjalan optimal. Tujuan kami adalah memastikan KLA sebagai sistem pembangunan anak yang terencana dan menyeluruh,” ujar Nova Paranoan.
ANTISIPASI SEBELUM VERIFIKASI
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin, menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan langkah antisipatif menjelang verifikasi lapangan oleh KemenPPPA RI pada bulan April mendatang.
Menurutnya, perlu memperkuat koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sekaligus untuk melengkapi bukti-bukti agar pelaporan data dan implementasi sesuai dengan kondisi yang terjadi.
“Kami ingin memastikan bahwa semua data dan pelaksanaan program sudah sesuai dengan laporan yang kami ajukan. Koordinasi dengan seluruh OPD terkait sangat penting untuk melengkapi segala bukti yang diperlukan,” ujar Chairur Rozikin.
Lebih lanjut, Chairur Rozikin menegaskan bahwa keberhasilan KLA tidak bisa tercapai hanya dengan satu OPD. Melainkan harus melibatkan kerja sama lintas sektor, baik antar-OPD, lembaga masyarakat, maupun pihak terkait lainnya.
Ia pun optimis bahwa PPU dapat meraih predikat Nindya KLA, dengan nilai sementara 773,84. Untuk itu, dukungan dari seluruh pihak, termasuk Bupati PPU, akan sangat menentukan dalam meraih target tersebut.
“Predikat Nindya adalah simbol bahwa PPU telah memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan nasional. Kami berharap Bapak Bupati bisa hadir dan memberikan dukungan penuh saat penilaian KLA nanti,” harapnya.
Dengan persiapan yang matang dan komitmen kuat dari seluruh pihak terkait, PPU optimis dapat meraih predikat Nindya KLA pada tahun 2025 dan menjadi daerah yang benar-benar layak bagi anak-anak. (adv/bro3)