BERANDAPOST.COM, BOGOR – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, tampil sebagai pemimpin daerah yang progresif dan visioner dalam geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mudyat menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk membangun fondasi ketahanan pangan berbasis riset, inovasi, dan pendidikan.
Pemkab PPU dan IPB menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam Kampus IPB Dramaga, Bogor, Selasa (10/6/2025). Menjadi awal dari langkah konkret kolaborasi ini.
Kedua pihak menyepakati kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan teknologi pertanian dan perikanan.
“PPU memiliki potensi besar, namun tidak bisa kami kelola dengan cara-cara lama. Kami butuh pendekatan ilmiah dan inovatif. Oleh karena itu, kami menggandeng IPB sebagai mitra utama,” ujar Mudyat Noor dalam sambutannya.
Ia menilai tantangan pertanian wilayah PPU cukup kompleks, mulai dari rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian, kurangnya tenaga terampil, hingga karakteristik tanah yang masam dan kaya zat besi. Namun, ia yakin dapat mengubah tantangan tersebut menjadi kekuatan dengan dukungan IPB sebagai lembaga riset.
“Kami ingin menjadikan PPU sebagai startup-nya ketahanan pangan untuk IKN. Kami siap jadi percontohan nasional,” tegasnya dengan optimisme.
Mudyat juga menekankan pentingnya regenerasi petani dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Ia mendorong agar program beasiswa utusan daerah dapat terintegrasi dalam kerja sama ini, sehingga generasi muda PPU bisa memperoleh pendidikan dan kembali membangun daerahnya.
IPB SIAP DAMPINGI PPU
Wakil Rektor IPB University, Prof. Dr. Iskandar Z. Siregar, mengapresiasi pendekatan Mudyat Noor yang ia nilai “tidak biasa” dan sangat strategis.
“Pemimpin seperti Pak Mudyat yang berani membawa ilmu dan teknologi ke dalam kebijakan daerah adalah kunci masa depan pertanian Indonesia,” ujarnya.
IPB menyatakan kesiapannya untuk mendampingi PPU dalam penerapan inovasi, termasuk pengembangan varietas unggul seperti Padi IPB Garuda yang cocok untuk lahan kering dan masam, serta platform IPB Digitani sebagai layanan konsultasi digital untuk pertanian.
Direktur Kerja Sama IPB, Dr. Alfian Helmi, menambahkan bahwa IPB siap menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) lanjutan untuk menjalankan program prioritas PPU, seperti Desa Presisi, Sekolah Pemerintahan Desa, dan program beasiswa daerah.
“Pak Bupati sangat memahami pentingnya kesinambungan. Beliau ingin kerja sama ini berlaku efektif lima tahun tanpa terganggu dinamika politik,” kata Alfian.
Langkah Mudyat Noor mendapat dukungan penuh dari jajaran Pemkab PPU. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Nicko Herlambang, bahkan mengusulkan pengaktifan kembali program Desa Presisi yang telah terbukti membangun desa berbasis data.
“Dengan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan, Mudyat Noor tidak hanya mempersiapkan PPU sebagai penopang logistik pangan IKN, tetapi juga sebagai pusat inovasi pertanian yang inklusif, berbasis riset, dan berkelanjutan,” imbuhnya. (adv/bro3)