BERANDAPOST.COM, TANA PASER – Persoalan hunian masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Paser. Sebanyak 28.212 unit backlog penghunian dan sekitar 4.479 rumah tidak layak huni (RTLH) masih membutuhkan penanganan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Paser yang berlangsung Selasa (11/8/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser, Katsul Wijaya membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan sektor perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
“Terutama dalam upaya merehabilitasi rumah warga kurang mampu,” kata Katsul Wijaya.
Rumah Tidak Layak Huni Butuh Penanganan
Katsul menyebutkan, data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser menunjukkan masih terdapat 28.212 unit backlog penghunian.
“Selain itu, sekitar 4.479 Rumah Tidak Layak Huni juga membutuhkan penanganan,” imbuhnya.
Besarnya angka tersebut menunjukkan persoalan hunian tidak dapat selesai hanya melalui satu instansi. Pemerintah daerah membutuhkan kerja bersama lintas sektor agar penanganannya berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sesuai tugas dan kewenangannya untuk menangani rumah tidak layak huni,” ujarnya.
Menurut Katsul, forum PKP dapat menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antarpihak sekaligus menyusun langkah penanganan persoalan perumahan dan kawasan permukiman secara lebih terarah.
Sekda Paser Ingatkan Standar Pembangunan Rumah
Selain persoalan RTLH dan backlog, Katsul menyoroti pengawasan pembangunan perumahan. Pengawasan, menurut dia, perlu mencakup rumah tidak layak huni hingga kawasan perumahan beserta fasilitas umumnya.
Ia meminta pembangunan rumah, terutama hunian terjangkau, tetap memenuhi standar yang berlaku. Harga yang murah, kata Katsul, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas bangunan maupun kelayakan kawasan.
“Jangan lagi ada keluhan masyarakat bahwa perumahan yang murah dibangun dengan asal-asalan. Saya ingin hadirnya rumah ini membawa keceriaan dan kebahagiaan bagi masyarakat Kabupaten Paser,” tegasnya.
Katsul berharap penguatan sinergi melalui Forum PKP mampu mempercepat penanganan persoalan hunian sekaligus memastikan masyarakat Paser memperoleh rumah yang layak, aman, dan nyaman.
“Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan dasar sekaligus mendukung target Paser Tuntas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang masih membutuhkan dukungan dalam memperoleh hunian layak,” pungkasnya. (bro2)
