BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan peran kuat dalam pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Bahkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah mencapai 98 persen khusus untuk JKN PBPU.
Dari balik angka-angka itu, ada cerita tentang komitmen daerah menjaga akses layanan kesehatan warganya. Saat banyak daerah masih bergantung pada bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Balikpapan memilih berdiri lebih mandiri.
Hingga awal 2026, dari total 209.805 peserta PBPU, sebanyak 205.680 jiwa atau sekitar 98,03 persen mendapat tanggungan iuran kepesertaan melalui APBD kota. Sementara dukungan Pemprov Kaltim hanya mencakup 4.125 jiwa atau 1,97 persen.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan langkah ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.
“Komitmen kami sejak awal adalah memastikan warga mendapatkan perlindungan kesehatan. Karena itu, Pemkot Balikpapan menanggung pembiayaan lebih besar,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Ia menilai pola ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Kemandirian fiskal, menurutnya, akan berdampak langsung pada luasnya cakupan layanan dan kualitas pelayanan kesehatan.
Langkah tersebut juga memberi efek pada aspek teknis. Pendataan peserta menjadi lebih akurat, akses layanan lebih mudah, dan respons pemerintah daerah lebih cepat.
Sedangkan pada tingkat provinsi, gambaran berbeda masih terlihat. Data Dinas Kesehatan Kaltim menunjukkan adanya kesenjangan pembiayaan antardaerah.
Kota Samarinda mencatat kontribusi bantuan provinsi terbesar, yakni 33,41 persen. Selanjutnya Kutai Timur 28,22 persen, dan Berau 13,47 persen. Sedangkan Kutai Kartanegara sekitar 8 persen.
Secara keseluruhan, jumlah peserta PBPU Kaltim telah menembus 1,16 juta jiwa. Dari jumlah itu, pemerintah kabupaten/kota telah membiayai sekitar 87,15 persen, sementara sisanya masih bergantung pada provinsi.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan pemprov terus melakukan penataan pembiayaan agar lebih tepat sasaran.
“Segmen menengah yang kami alihkan karena sudah mampu mandiri. Untuk masyarakat miskin tetap mendapat perlindungan melalui PBI,” jelasnya. (bro2)
