BERANDAPOST.COM, SAMARINDA -Ribuan massa dari elemen mahasiswa dan masyarakat menggelar Aksi 21 April. Mereka mengepung gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).
Jenderal Lapangan Aksi 21 April, Rahmad Fathurrahman, menyampaikan tuntutan kepada Pemprov Kaltim agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ia juga menegaskan aksi yang berlangsung merupakan bentuk kekecewaan masyarakat dari berbagai elemen terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Hari ini kalian lihat amarah rakyat. Banyak elemen turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Ia meminta pemerintah daerah membuka diri dan melihat langsung kondisi masyarakat. Menurutnya, seorang gubernur harus harus memahami tanggung jawab sebagai pemimpin Kaltim.
“Bukan hanya fokus pada kepentingan pribadi. Buka hati, lihat kondisi masyarakat,” tegasnya.
Dalam tuntutannya, Rahmad menyampaikan beberapa poin utama. Pertama, meminta audit terhadap seluruh kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami minta audit kebijakan yang tidak pro rakyat,” katanya.
Kedua, ia menyoroti pentingnya transparansi dan keberpihakan dalam pengambilan keputusan. Ia menilai masih ada kebijakan yang belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Massa aksi juga menyinggung pengadaan mobil mewah untuk kendaraan dinas Gubernur Kaltim senilai Rp8 miliar, kendati anggaran pengadaan tersebut sudah kembali ke kas daerah. Tak hanya itu, para pengunjuk rasa juga mengkritisi renovasi rumah jabatan Gubernur Kaltim sebesar Rp25 miliar, dan anggaan makan minum yang kontroversial.
Selain itu, Rahmad juga menekankan peran pengawasan DPRD Kaltim. Ia menilai fungsi kontrol legislatif harus berjalan optimal agar kebijakan pemerintah tetap sesuai kepentingan publik.
“Fungsi pengawasan DPRD harus berjalan. Jangan sampai tidak mengetahui penggunaan anggaran,” ujarnya.
Ia bahkan mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menyampaikan pernyataan normatif, tetapi benar-benar hadir dan bekerja untuk masyarakat. Rahmad kemudian menyebut aksi ini sebagai peringatan awal kepada pemerintah daerah.
“Ini peringatan pertama. Jangan sampai ada peringatan berikutnya,” pungkasnya. (bro2)
