BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Kebutuhan hunian yang terus meningkat membuat Pemerintah Kota Balikpapan bergerak cepat memperkuat sektor perumahan. Dengan target ambisius program 3 juta rumah dari pemerintah pusat, percepatan layanan perizinan kini menjadi fokus utama. Tujuannya agar pembangunan hunian tidak terhambat proses administrasi yang berlarut-larut.
Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, terutama bagi sektor properti.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengatakan pemerintah daerah terus membuka ruang komunikasi dengan para pengembang guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan teknis maupun administratif.
“Kami ingin memastikan komunikasi dengan pengembang berjalan baik. Jika ada kendala dalam proses perizinan, bisa dibicarakan bersama agar segera ketemu solusi,” kata Rahmad Mas’ud, Minggu (10/5/2026).
Menurut Rahmad, pemerintah tidak memiliki kepentingan menghambat investasi perumahan. Namun seluruh proses pembangunan tetap wajib mengikuti aturan dan persyaratan yang berlaku.
Ia menjelaskan, hambatan yang muncul selama ini sebagian besar terjadi akibat kurang sinkronnya informasi antara pengembang dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Dalam sejumlah kasus, dokumen pengajuan izin ternyata masih memerlukan perbaikan atau kelengkapan tambahan saat tahap verifikasi berlangsung.
“Kadang pengembang merasa persyaratan sudah lengkap, tetapi setelah verifikasi ternyata masih ada dokumen yang perlu mendapat perbaikan atau penambahan. Karena itu harus memperkuat komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Syarat Lengkap, Perizinan Cepat
Rahmad juga meminta seluruh perangkat daerah terkait memberikan pelayanan maksimal. Bahkan ia tidak membiarkan proses perizinan tertunda tanpa kepastian selama syarat administrasi maupun teknis telah terpenuhi.
Program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi agenda nasional pemerintahan Prabowo Subianto memiliki peran penting dalam menekan backlog perumahan serta memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, Pemkot Balikpapan menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi program tersebut melalui percepatan layanan dan penguatan kerja sama dengan para pengembang.
Selain mendorong kemudahan investasi, pemerintah juga mengingatkan pentingnya kualitas pembangunan kawasan perumahan.
“Selain mendorong kemudahan investasi, kami juga mengingatkan pengembang agar tetap memperhatikan kualitas bangunan serta penyediaan fasilitas pendukung di kawasan perumahan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (bro2)
