BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang ramah dan aman bagi anak-anak.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA). Verifikasi lapangan itu merupakan garapan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Rabu (11/6/2025).
Kegiatan ini juga berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting yang pusatnya dalam Aula Lantai III Kantor Bupati PPU.
Dalam sambutannya, Waris Muin menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim verifikator dan jajaran Kementerian PPPA. Termasuk Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Terutama atas dukungan dan pendampingan untuk PPU.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan berkontribusi dalam kegiatan ini. Kehadiran Bapak/Ibu sekalian juga merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan penilaian. Tentunya berguna untuk meningkatkan kualitas pembangunan berbasis hak anak bagi daerah kita,” tegas Wakil Bupati.
Turut hadir secara daring dalam kegiatan ini, Plh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA RI, Nanang A Rachman, serta Analis Kebijakan Ahli Muda DKP3A Provinsi Kaltim, drg Nova Paranoan.
Sebagai informasi, program Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan yang menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak secara menyeluruh. Program ini menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan anak itu sendiri.
TINGKATKAN KUALITAS KEBIJAKAN PRO-ANAK
Pada tahun 2023, Kabupaten PPU telah meraih predikat Madya dalam penghargaan KLA. Prestasi ini juga menjadi dorongan kuat bagi Pemkab PPU untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan dan program pro-anak.
“Predikat Madya bukan titik akhir, justru menjadi pemacu semangat kita. Sehingga kami ingin lebih dari itu. Kami bahkan ingin PPU benar-benar menjadi tempat yang ramah bagi anak-anak kita tumbuh dan berkembang dengan bahagia,” ungkap Abdul Waris.
Selain itu, Pemkab PPU kini tengah menyiapkan berbagai strategi dan inovasi konkret bersama Gugus Tugas KLA, termasuk pengembangan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai kelanjutan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Program RBI ini fokusnya pada penciptaan ruang aman, setara, dan inklusif bagi perempuan dan anak, termasuk penguatan sarana dan prasarana pendukung yang telah ada.
Kegiatan verifikasi ini menjadi bagian penting dari tahapan penilaian nasional KLA tahun 2025, yang hasilnya akan menjadi tolak ukur komitmen daerah dalam perlindungan hak anak.
“Dengan kerja bersama dan dukungan dari semua elemen masyarakat, kita yakin PPU bisa meraih predikat KLA yang lebih tinggi dan menjadi daerah panutan dalam pembangunan yang berpihak pada anak,” tambahnya. (adv/bro3)