BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Komunitas Jurnalis di Balikpapan kompak menyuarakan penolakan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mereka menggelar demonstrasi di halaman gedung DPRD Balikpapan, Senin (3/6/2024).
Suara penolakan RUU Penyiaran tak hanya disampaikan melalui orasi. Berbagai poster dan spanduk turut dibentangkan. Isinya mendesak agar pembahasan RUU Penyiaran dibatalkan.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Balikpapan, Teddy Rumengan menegaskan bahwa ada beberapa pasal kontroversial yang mengancam kebebasan dan bisa menjadi alat kriminalisasi pers.
“Ada beberapa poin yang menjadi kekhawatiran kami. Pertama menyangkut larangan investigasi, dan kedua bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga akan diberikan kewenangan untuk menangani kasus-kasus pers,” kata Teddy Rumengan.
Bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Balikpapan Debi dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Balikpapan Riswandanu, Teddy menyebut pasal kewenangan penanganan sengketa pers oleh KPI sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999.
“Termaktub bahwa persoalan menyangkut pers ditangani oleh Dewan Pers,” tegasnya.
Para jurnalis yang menyuarakan aspirasinya ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle yang turut menandatangani pernyataan sikap untuk dikirimkan ke DPR RI melalui faksimile.
“Napas kita sama, ketika memang itu (RUU Penyiaran) tidak berpihak kepada publik, tidak berpihak kepada orang banyak, kita bersama-sama menolaknya,” kata Sabaruddin.
Dirinya pun menyampaikan bahwa pernyataan sikap Komunitas Jurnalis Balikpapan yang menolak RUU Penyiaran akan diteruskan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat.
“Insyaallah, kepala negara, Bapak Presiden Jokowi akan berkunjung ke Kota Balikpapan dan Pak Wali Kota menjanjikan akan menyampaikan tuntutan teman-teman semua pada saat Rakernas,” ungkapnya. (bro2)