BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) secara aktif menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Bimtek ini berfokus pada transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
Sulawesi Selatan menjadi lokasi bimtek. Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten PPU, Muhammad Zainal Arifin, membuka bimtek secara resmi melalui daring, Senin (21/10/2024).
Bimtek mengangkat tema “Transformasi Posyandu Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Melayani Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Bimtek juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta.
Dalam sambutannya, Zainal Arifin menekankan bahwa Bimtek tersebut merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Posyandu kepada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa transformasi Posyandu sebagai LKD menjadikannya mitra pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan.
“Posyandu, sebagai bagian kewenangan lokal berskala desa, memainkan peran penting dalam implementasi otonomi desa. Oleh karena itu, Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan desa,” ujarnya.
Zainal Arifin berharap para peserta dapat memahami kebijakan enam bidang SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024. Selain itu, ia juga berharap peserta dapat memahami peran penting tugas dan fungsi Posyandu berdasarkan enam bidang SPM tersebut.
GARDA TERDEPAN PENINGKATAN GIZI
Sementara itu, Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten PPU, Sri Kusuma Wanahyu, menyatakan bahwa Posyandu merupakan garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa Posyandu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan sektor kesehatan. Upaya ini bersumber dari masyarakat sebagai pengelola dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
“Posyandu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa, sama halnya dengan PKK, RT/RW, dan karang taruna. Semua ini bertujuan untuk memperkuat desa demi kesejahteraan masyarakat,” kata Sri Kusuma.
Dengan demikian, ia berharap melalui kegiatan Bimtek ini, tercapai kesepahaman bersama mengenai arah kebijakan Posyandu. Oleh karena itu, koordinasi antarperangkat daerah dapat terjalin dengan baik terkait kebijakan Posyandu dalam era transformasi layanan prima.
Sri Kusuma juga mengarahkan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas sektor dapat bersinergi dalam menjalankan enam SPM, yang mencakup bidang kesehatan, sosial, pendidikan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), permukiman, serta Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat (Transbumlinmas).
“Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi ibu dan anak,” tutupnya. (adv/bro3)