BERANDAPOST.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan keseriusannya dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Inpres tersebut menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu langkah konkret adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat untuk wilayah Kabupaten PPU.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menyebut bahwa PPU merupakan salah satu dari empat daerah yang siap mengambil peran untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sementaara kabupaten/kota lainnya yakni Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Pemprov Kaltim.
“Kami sudah menyampaikan proposal minat untuk berpartisipasi dalam program ini. Pada 21 April lalu, saya sendiri memimpin tim untuk pelaksanaan Desk Evaluasi Sekolah Rakyat (DES) yang bertujuan mengklarifikasi proposal kami,” ungkap Tohar, Rabu (14/5/2025).
Dalam evaluasi tersebut, terdapat beberapa poin penting yang mendapat klarifikasi, seperti surat pernyataan kesungguhan pemerintah daerah yang ditandatangani oleh kepala daerah, penyiapan tapak bangunan, serta usulan jumlah rombongan belajar.
“Karena kami tidak memiliki bangunan yang bisa pinjam pakai, kami hanya mengusulkan penyediaan lahan. Tanah yang kami tunjuk lokasinya Kelurahan Lawe-Lawe. Hari ini bahkan kami menerima tim asesmen lapangan dari Kementerian PUPR untuk mengecek langsung lokasi tersebut,” jelas Tohar.
TIGA JENJANG SEKOLAH RAKYAT
Lebih lanjut, Pemkab PPU mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat untuk tiga jenjang pendidikan sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA. Meski kewenangan kabupaten secara hukum hanya sampai tingkat SMP, Tohar menegaskan bahwa hal ini merupakan langkah khusus dalam konteks pengentasan kemiskinan.
“Ini bukan sekadar soal kewenangan. Fokus utamanya adalah bagaimana kita membangun SDM unggul dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Dinas Sosial akan melakukan identifikasi terhadap para calon siswa dengan kriteria utama berasal dari keluarga pra-sejahtera. Program ini harapannya menjadi solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin agar tetap dapat mengakses pendidikan berkualitas.
“Pemerintah pusat menanggung segala biaya pembangunan sekolah. Pemkab PPU hanya menyiapkan lahan dan calon ssiwanya. Mudah-mudahan dengan program ini, cita-cita mencetak generasi unggul dari daerah bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya. (adv/bro3)