BERANDAPOST.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menjalin audiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kukar, Selasa (5/8/2025).
Pertemuan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kerja sama pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik..
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur, Mulyadin, menekankan pentingnya membangun jaringan kerja sama yang solid untuk mencegah praktik maladministrasi.
“Kami berharap dapat saling berbagi informasi dan data, terutama laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Jika menindaklanjuti laporan ini segera, tentu pelayanan publik akan semakin baik. Komunikasi yang intensif menjadi kunci pencegahan maladministrasi,” ujarnya.
Mulyadin menyebut sinergi antara Ombudsman dan Pemkab Kukar dapat terwujud melalui edukasi dan sosialisasi kepada aparatur pelayanan publik. Ia juga mengapresiasi program pelayanan publik Pemkab Kukar yang berhasil menjaga kepercayaan publik.
“Jika memperkuat koordinasi ini, maka bisa lebih cepat menindaklanjuti laporan masyarakat. Ombudsman menilai pelayanan publik Kukar selama dua hingga tiga tahun terakhir berada dalam zona hijau, dan harus menjaga capaian ini,” jelasnya.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan Ombudsman menjadi mitra penting dalam memperbaiki dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah perlu mendapat dukungan dan pengawasan, dan kami butuh cermin untuk menilai sejauh mana kami menjalankan tugas. Ombudsman adalah cermin itu,” ucapnya.
Sejak menjabat pada Juli 2025, Aulia telah menjalankan sejumlah program prioritas, seperti pendidikan gratis untuk siswa SD dan SMP beserta perlengkapan sekolah, serta layanan kesehatan gratis cukup dengan KTP yang pembiayaanya melalui program Jaminan Kesehatan Daerah.
Ia juga merencanakan relokasi Mall Pelayanan Publik (MPP) agar tampil lebih modern dan nyaman seperti pusat perbelanjaan.
“Kami ingin masyarakat mudah dan senang dalam mengakses pelayanan publik. Semoga kerja sama dengan Ombudsman RI dapat memperkuat semangat pelayanan yang terbuka dan inklusif,” tutupnya. (*/bro3)
