BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Antrean panjang kendaraan pada sejumlah SPBU serta dugaan penyalahgunaan Pertalite dan Biosolar mendorong DPRD Balikpapan mempercepat pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi. Langkah ini untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran sekaligus menekan praktik penyelewengan.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, mengatakan pembentukan satgas merupakan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina, perwakilan mahasiswa, dan sopir truk.
“Pembahasan kemudian berlanjut melalui pertemuan antara Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD,” kata Japar, Senin (29/6/2026).
Menurut Japar, pemerintah kota terus berupaya membenahi sistem distribusi BBM bersubsidi. Kendati ia tidak mengikuti pertemuan lanjutan karena memiliki agenda lain.
“Pemerintah kota berusaha bagaimana distribusi BBM, khususnya Pertalite, bisa sesuai regulasi,” imbuhnya.
Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Kota Balikpapan, PT Pertamina, kepolisian, perwakilan mahasiswa, organisasi sopir, hingga DPRD Balikpapan.
Japar berharap DPRD ikut masuk dalam tim tersebut agar dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memantau langsung kondisi riil.
“Saya juga meminta agar DPRD masuk dalam tim satgas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tugas utama satgas ialah menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. “Termasuk praktik pengetapan Biosolar yang banyak sopir truk keluhkan selama ini,” ucapnya. (bro2)
