BERANDAPOST.COM, JAKARTA – Tragedi memilukan yang menimpa seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengguncang nurani banyak pihak. Dugaan tekanan ekonomi keluarga hingga ketidakmampuan membeli alat tulis sekolah menjadi peringatan keras bahwa kehadiran negara harus semakin nyata.
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, kejadian ini tidak boleh kembali terulang.
“Peristiwa ini menjadi pengingat agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Lebih jauh, ia menilai tragedi tersebut harus menjadi momentum memperkuat pelaksanaan berbagai program kesejahteraan agar benar-benar menjangkau keluarga rentan. Pemerintah sejatinya telah menyiapkan skema besar melalui APBN 2026.
Menurut Wakapolri, APBN 2026 secara komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
“Pemerintah punya program, menyiapkan anggaran, dan kita punya semangat gotong royong. Yang perlu kita pastikan, implementasinya menyentuh keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Wakapolri menyatakan optimisme target nasional menuju nol persen kemiskinan ekstrem dapat tercapai melalui kerja bersama dan pengawalan kuat.
MAKSIMALKAN JARINGAN POLRI
Ia juga menyinggung masukan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, yang menilai Polri memiliki posisi strategis. Jaringan kelembagaan Polri hingga tingkat desa efektif mendukung kebijakan Presiden.
“Arah kebijakan Presiden dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan lewat Polri. Programnya lengkap. Tugas Polri memastikan kebijakan itu sampai ke rakyat, tepat sasaran, dan efektif,” ujarnya.
Atas dasar itu, Polri bergerak lebih proaktif. Wakapolri menginstruksikan seluruh jajaran agar lebih sering turun langsung ke masyarakat.
“Saya perintahkan Kapolres bersama pemerintah daerah turun melihat kondisi objektif masyarakat. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem, bantu verifikasi, dan dampingi warga mengakses bantuan,” katanya.
Ia menekankan, Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai warga berhak justru tidak tahu cara mengakses bantuan.
Dalam pengawalan tersebut, Polri akan membantu sosialisasi berbagai program pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, beasiswa pendidikan, bantuan lansia dan disabilitas, jaminan kesehatan nasional, subsidi kebutuhan dasar, hingga Program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis.
“Semua program ini wujud nyata kehadiran negara. Tugas kami memastikan masyarakat mengetahui dan menerima haknya,” jelas Wakapolri.
Lebih lanjut, ia menegaskan keberhasilan pengawalan program bergantung pada akurasi pendataan dan verifikasi lapangan. Sinergi Polri, pemerintah daerah, BPS, serta kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci.
“Tragedi itu tidak boleh terulang. Polri berkomitmen berada pada garis depan agar memastikan negara hadir bagi rakyat,” pungkasnya. (bro2)
