BERANDAPOST.COM, BALIKPAPAN – Bank Indonesia Balikpapan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Timur Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026, Kamis (12/2/2026). Forum ini bertujuan memperkuat koordinasi serta sinergi implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Terutama untuk wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Kepala KPw Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyampaikan Rakorwil menjadi bagian penguatan agenda nasional P2DD pada awal tahun. Kegiatan berlangsung secara hybrid dan melibatkan pimpinan daerah serta perangkat terkait.
Peserta daring antara lain Penjabat Sekretaris Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar. Peserta luring antara lain Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Andi Muhammad Yusri Ramli, Kepala BPPDRD Kota Balikpapan Idham, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Ali Nour Muhamad.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji membuka rakorwil. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan untuk memperluas digitalisasi transaksi strategis.
“Terutama pajak dan retribusi daerah, belanja daerah, juga layanan publik,” kata Seno Aji.
Langkah tersebut bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat.
Rangkaian kegiatan juga mencakup Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD. Program ini bertujuan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah serta memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan ETPD.
DIGITALISASI MENDORONG KEMANDIRIAN FISKAL
Sementara itu, Robi menjelaskan penerapan kanal pembayaran digital sebagai penggerak perluasan ETPD yang inklusif. Digitalisasi terbukti mendorong kemandirian fiskal daerah, khususnya wilayah Kalimantan.
“Pada 2025, perluasan kanal digital untuk layanan pajak dan retribusi daerah mencapai 95 persen. Realisasi tersebut meningkatkan PDRD sebesar 17,66 persen,” ujarnya.
Rakorwil juga menjadi momentum penyelarasan program dan target P2DD tahun 2026 antara pemerintah pusat dan daerah. Termasuk prioritas implementasi pada sektor unggulan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Forum tersebut menegaskan tiga prioritas pengembangan TP2DD tahun 2026, yakni penguatan monitoring dan evaluasi melalui koordinasi rutin, pembaruan roadmap serta rencana aksi dan percepatan belanja daerah melalui Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah daerah, serta penguatan sinergi kebijakan fiskal melalui optimalisasi kanal pembayaran digital, integrasi data PDRD, dan penguatan peran bank pembangunan daerah dalam penyediaan infrastruktur layanan publik.
TP2DD Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan mampu mereplikasi praktik terbaik perluasan ETPD melalui langkah strategis yang terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan agar memberi dampak nyata terhadap penguatan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat. (bro2)
